SUKABUMIUPDATE.com – Kepala Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BP Mektan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Provinsi Jawa Barat, Anggi Jingga, mengungkapkan bahwa BP Mektan terdampak kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026. Akibatnya, sejumlah program harus ditunda, termasuk pembangunan gedung Laboratorium Pengujian Pompa Air.
Hal tersebut disampaikan Anggi usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin Kepala Distanhorti Jabar Dadan Hidayat di Kantor Distanhorti Jabar, Bandung, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Distanhorti Jabar menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun berjalan.
Pembahasan juga difokuskan pada optimalisasi tagging efisiensi anggaran agar setiap belanja pemerintah tetap memberikan manfaat yang maksimal, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan sektor pertanian di Jawa Barat.
Anggi Jingga mengatakan BP Mektan menjadi salah satu unit kerja yang terkena dampak efisiensi anggaran.
"BP Mektan terkena efisiensi sekitar Rp4 miliar. Dampaknya, pembangunan gedung Laboratorium Pengujian Pompa Air yang sudah direncanakan tahun ini harus ditunda," ujar Anggi.
Menurutnya, pembangunan laboratorium tersebut sebenarnya menjadi salah satu program strategis untuk mendukung peningkatan layanan pengujian alat dan mesin pertanian di Jawa Barat.
Meski demikian, Anggi berharap pembangunan dapat kembali dianggarkan pada tahun depan apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan.
"Mudah-mudahan tahun depan pembangunan gedung uji laboratorium pompa air bisa terlaksana," katanya.
Baca Juga: Menilik Manfaat Laboratorium Baru BP Mektan Jabar, Lindungi Petani dan Tambah PAD
Anggi menjelaskan, kebijakan efisiensi dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target.
"Anggaran Pemprov Jabar saat ini sedang mengalami defisit karena capaian PAD berada di bawah target. Akibatnya ada kekurangan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya.
Kondisi tersebut mendorong Gubernur Jawa Barat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Dari total efisiensi yang dilakukan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, nilainya mencapai sekitar Rp53 miliar," ungkap Anggi.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Anggi memastikan BP Mektan tetap berupaya menjalankan program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan mekanisasi pertanian di Jawa Barat.
Ia berharap evaluasi dan pengendalian anggaran yang dilakukan secara berkala dapat menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung. (adv)
Editor : Denis Febrian