SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat agenda ketahanan pangan nasional melalui peningkatan anggaran ketahanan pangan pada RAPBN 2027.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran ketahanan pangan meningkat sekitar 2,3 persen, dari outlook 2026 sebesar Rp 190,95 triliun menjadi Rp 195,32 triliun.
Menurut Slamet yang merupakan legislator Senayan asal Sukabumi, peningkatan anggaran tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pangan sekaligus menjadi modal penting untuk mempercepat agenda swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
“Ini menunjukkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Tugas kita selanjutnya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar dia, dikutip pada Rabu (19/8/2026).
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menilai sejumlah target strategis 2027 cukup progresif, antara lain pengembangan kawasan padi 2,7 juta hektare, cetak sawah 100.000 hektare, optimasi lahan 200.000 hektare, pembangunan jaringan irigasi 55.765 hektare, distribusi 23.528 unit alsintan prapanen, revitalisasi 616 hektare lahan garam, hingga pembenahan 400 Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun, Slamet mengingatkan besarnya target fisik perlu diikuti dengan indikator keberhasilan yang mengukur manfaat ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Slamet Soroti 107 Ribu Hektare Karhutla: Bencana Ekologis Tak Bisa Terus Disalahkan pada Kemarau
“Jangan berhenti pada berapa hektare lahan dibangun, berapa alsintan dibagikan, atau berapa kampung nelayan dibentuk. Kita perlu mengukur berapa produktivitas yang meningkat, berapa biaya produksi yang turun, dan seberapa besar pendapatan petani serta nelayan bertambah,” tegasnya.
Karena itu, Slamet memberikan beberapa masukan. Pertama, program produksi harus terintegrasi dengan irigasi, sarana produksi, pembiayaan, pascapanen, dan kepastian pasar, sehingga aset yang dibangun benar-benar produktif. Kedua, subsidi pupuk, pembiayaan alsintan, dan skema pembiayaan pangan perlu semakin mudah diakses petani kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok dan cadangan pangan agar peningkatan produksi di tingkat hulu berjalan seiring dengan stabilitas harga di tingkat konsumen. Keempat, dukungan pusat harus terhubung dengan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi DAK sebesar Rp 473,6 miliar untuk jalan usaha tani, penyuluhan, kesehatan hewan, dan infrastruktur kawasan produksi.
“Arah kebijakannya sudah tepat dan perlu kita dukung bersama. Tantangannya adalah memastikan anggaran Rp 195,32 triliun tersebut menghasilkan outcome yang nyata: pangan semakin tersedia dan terjangkau, petani dan nelayan semakin sejahtera, serta ketergantungan pangan nasional semakin berkurang. Semangatnya bukan sekadar membelanjakan anggaran, tetapi membangun kedaulatan pangan Indonesia,” ujar dia. (ADV)
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah