SUKABUMIUPDATE.com - Pilihan tak mudah harus diambil pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat di tengah tekanan fiskal. Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan dalam perubahan APBD 2026 pemda akan memilah prioritas pembangunan salah satunya mengedepankan anggaran untuk antisipasi dampak bencana alam.
Hal tersebut diungkap Asep Japar saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang DPRD, Senin (7/9/2026).
Bupati mengatakan, penyesuaian dalam Perubahan APBD dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. "Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemkab Sukabumi.
Baca Juga: Mulai Mereda, Paparan Tinggi Abu Vulkanik GAK di Kabandungan Sukabumi
Ia menjelaskan, sejumlah langkah tengah disiapkan, antara lain pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi. "Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha," terangnya.
Di sisi lain, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut mempengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut imbuh dia, membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Bupati menyebut, belanja daerah tetap difokuskan pada kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta prioritas pembangunan. "Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: Dua Guru Besar Lahir di Kampus Sukabumi, Nusa Putra University dan UMMI
Bupati menuturkan, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat. Penggunaannya akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
"Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan," tutupnya. (Adv)
Editor : Fitriansyah