SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus menyempurnakan saluran penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Airlangga mengungkapkan bahwa untuk tahap awal, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: 138 Tersangka Karhutla Sudah Dijerat, 8 Korporasi Masuk Bidikan Polri
Airlangga menjelaskan, pembuatan rekening massal ini akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Data kependudukan tersebut nantinya dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI), salah satunya melalui integrasi fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Integrasi ini diharapkan dapat mendongkrak literasi serta inklusi keuangan nasional ke tingkat optimal.
Selain memperluas jangkauan perbankan, rekening yang telah dibuat akan dijadikan sarana utama penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program insentif pemerintah lainnya secara langsung tanpa perantara.
"Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.
Baca Juga: 1.000 Kendaraan Milik ASN Pemkot Sukabumi Tunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp1 Miliar
Langkah strategis ini menurut Airlangga, diambil saat kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 93,62 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 69,57 persen. Capaian ini melampaui standar rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada di kisaran 63 persen.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” pungkas Airlangga.
Sumber: BPMI Setpres/presidenri.go.id
Editor : Denis Febrian