SUKABUMIUPDATE.com - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pagu alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 240,2 triliun.
Dikutip dari tempo.co, persetujuan tersebut diketok dalam Rapat Dengarkan Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
"Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju ya?," tanya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI selaku pimpinan rapat, Yahya Zaini, yang dijawab setuju oleh seluruh anggota rapat.
Berdasarkan kesimpulan RDP, pagu alokasi anggaran tersebut terbagi ke dalam dua rincian program utama, yakni program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp 232,8 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp 7,3 triliun.
Selain pembagian berdasarkan program, Komisi IX DPR RI juga menyetujui alokasi anggaran tersebut berdasarkan rincian per unit Eselon I. Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar Rp 232,5 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran untuk unit kerja Eselon I lainnya meliputi Sekretariat Utama sebesar Rp 7, 2 triliun, serta Inspektorat Utama sebesar Rp 35 miliar.
Adapun untuk tingkat deputi dan pusat pendukung lainnya mencakup Deputi Sistem dan Tata Kelola sebesar Rp 29,3 miliar, Deputi Promosi dan Kerjasama Rp76,5 miliar, dan Deputi Pemantauan dan Pengawasan sebesar Rp 51,2 miliar. Sisa alokasi anggaran diberikan kepada Pusat Data dan Informasi sebesar Rp 154,4 miliar dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi sebesar Rp 38 miliar.
Dalam paparannya, Kepala BGN Sudaryono awalnya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 232,5 triliun untuk program penyediaan dan penyaluran MBG pada tahun 2027. Program ini menargetkan total 72.464.886 penerima manfaat pada 2027 mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkan BGN, anggaran tersebut terbagi ke dalam dua kegiatan utama, yakni penyediaan MBG untuk anak sekolah; dan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk kategori pertama, BGN menargetkan 60.599.777 penerima manfaat. Sedangkan untuk kategori kedua menarget 11.865.109 penerima manfaat.
Pagu anggaran BGN untuk tahun anggaran 2027 didapatkan setelah adanya efisiensi alokasi sebesar Rp 30 triliun dari penetapan awal. Penetapan pagu indikatif BGN awalnya mengacu pada Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan tertanggal 7 Mei 2026 sebesar Rp 270,82 triliun. Namun, penyesuaian anggaran dilakukan selang beberapa bulan kemudian melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Terdapat efisiensi sebesar Rp 30 triliun, khususnya pada anggaran MBG, sehingga alokasi pagu anggaran BGN tahun 2027 ditetapkan menjadi sebesar Rp240,20 triliun. Angka inilah yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” kata Sudaryono dalam RDP dengan Komisi IX.
Sudaryono memastikan porsi terbesar anggaran langsung tersalurkan untuk pemenuhan gizi masyarakat di lapangan, sedangkan sisanya digunakan untuk pendukung operasional manajemen lembaga.
Sumber: Tempo.co
Editor : Denis Febrian