SUKABUMIUPDATE.com - Hampir 420 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi dinonaktifkan sepanjang 2026. Di tengah kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mulai mencari dukungan dari luar pemerintah dengan mengajak dunia usaha ikut menanggung iuran BPJS warga hingga membantu kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, mengatakan jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan tahun ini telah mencapai lebih dari 400 ribu. Angka tersebut masih bersifat dinamis karena data kepesertaan terus mengalami perubahan.
Dari jumlah itu, sekitar 200 ribu peserta dinonaktifkan melalui pembiayaan APBN, sedangkan sekitar 200 ribu lainnya melalui APBD Kabupaten Sukabumi.
Menurut Masykur, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Terlebih, penonaktifan kepesertaan BPJS terjadi bersamaan dengan efisiensi anggaran, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat.
Baca Juga: Goa Lalay Gegerbitung, Potensi Wisata Goa dan Air Terjun yang Belum Banyak Dikenal Wisatawan
Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memaksimalkan pelayanan. Karena itu, diperlukan cara lain dengan melibatkan berbagai pihak di luar pemerintah.
Salah satu upaya yang didorong Dinkes adalah gerakan Hati Bersemi, singkatan dari Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama untuk Sukabumi. Melalui gerakan ini, Masykur ingin membangun kesadaran bahwa urusan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, rumah sakit, atau Puskesmas, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.
"Intinya, saya menggugah semua pihak, terutama yang mampu secara finansial, untuk berkontribusi bagi kesehatan. Karena kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, mulai dari persoalan keuangan, penonaktifan BPJS, dan yang lainnya," kata Masykur saat diwawancarai, Selasa (3/11/2026).
Salah satu bentuk kolaborasi yang mulai berjalan adalah mengajak klinik dan rumah sakit swasta membantu membayarkan iuran BPJS masyarakat. Masykur menyebut sudah ada klinik yang bersedia menanggung iuran peserta, mulai dari puluhan hingga ratusan orang.
Baca Juga: Program Berobat Gratis Pemprov Jabar Belum Berjalan di RSUD Sukabumi, Ini Penjelasan Kadinkes
Melalui skema tersebut, warga yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan dapat dibantu untuk kembali aktif, dengan pembayaran iuran ditanggung oleh pihak klinik. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sukabumi.
Meski demikian, Masykur mengakui jumlah peserta yang berhasil direaktivasi sejauh ini belum signifikan. Karena itu, ia ingin memperluas keterlibatan dunia usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan.
"Contohnya, kepesertaan seseorang yang asalnya di klinik A menjadi nonaktif, kemudian diaktifkan kembali, tetapi iurannya dibayar oleh klinik itu," jelasnya.
Selain membantu pembiayaan kepesertaan BPJS, Hati Bersemi juga diarahkan untuk mendukung penyediaan fasilitas kesehatan yang membutuhkan biaya besar. Masykur mencontohkan penyediaan alat Cath Lab di RSUD Sekarwangi melalui kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan, tanpa menggunakan anggaran APBD untuk pengadaan alat tersebut.
Baca Juga: Mensesneg: Listyo Sigit Prabowo Dicopot, Dugaan Penyadapan Disebut Mengarah ke Makar
Menurutnya, pola kerja sama serupa dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan lainnya. Pemerintah daerah bisa menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan investor yang bersedia menyediakan peralatan, berdasarkan perjanjian kerja sama.
Kolaborasi juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Jika pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kebutuhan tenaga kesehatan, kerja sama dengan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu alternatif.
Tidak hanya fasilitas kesehatan, Masykur juga ingin melibatkan Posyandu melalui skema orang tua asuh. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan operasional Posyandu hingga insentif kader.
"Posyandu juga saya ingin ada orang tua asuhnya. Mudah-mudahan nanti operasional Posyandu dan insentif kader bisa dibantu. Jadi, ada tanggung jawab bersama untuk kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Mobil Angkutan Trayek Parungkuda-Kabandungan Terbakar di Pasar Parungkuda Sukabumi
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Masykur mengatakan Dinkes saat ini melakukan pendekatan langsung kepada calon mitra, baik secara personal maupun kelembagaan. Pendekatan itu dilakukan kepada klinik, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
Ia memastikan Hati Bersemi bukan sekadar gagasan, melainkan sudah mulai diwujudkan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.
"Alhamdulillah sudah ada realisasi. Jadi, ini bukan hanya inovasi yang konseptual, tetapi inovasi yang implementatif dan sudah ada hasilnya," pungkasnya. (adv)
Editor : Ikbal Juliansyah