SUKABUMIUPDATE.com – Kabar mengenai tukang cukur rambut dan tukang pijat yang berpotensi jadi sumber pemasukan pajak oleh pemerintah, banyak penolakan dari masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari hasil polling yang digelar Sukabumiupdate.com melalui Instagram pada peridoe 4 November hingga 9 November 2026. Dari total 673 tanggapan yang masuk, sebanyak 97 persen responden menyatakan tidak setuju.
Sementara itu, hanya 3 persen responden yang setuju jika kedua jasa tersebut menjadi objek pemungutan pajak.
Polling tersebut mengangkat pertanyaan, "Apakah Anda Setuju, Jika Jasa Tukang Cukur Rambut dan Tukang Pijat Menjadi Objek Pemungutan Pajak."
Selain memperoleh 673 tanggapan, unggahan polling tersebut juga mendapatkan respons berupa 190 tanda suka (like), 26 komentar, dan enam kali dibagikan ulang (repost).
Hasil polling ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menolak wacana jasa tukang cukur rambut dan tukang pijat di kenakan pajak.
Sebelumnya, kabar tersebut viral setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti masih banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran atau kuitansi.
"Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee upah dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi PPN 11 persen tidak dipungut," ujar Hashim.
Baca Juga: 7 Residivis Curanmor Diringkus Polres Sukabumi, Pistol Mainan hingga Kunci T Disita
Meski demikian, hasil polling Sukabumiupdate.com menunjukkan bahwa wacana potensi tukang cukur rambut dan tukang pijat dikenakan pajak, mayoritas responden menolaknya.
Perlu dicatat, hasil polling ini merupakan gambaran tanggapan pengguna Instagram yang berpartisipasi dan bukan representasi seluruh masyarakat.
Editor : Ikbal Juliansyah