Sukabumi Update

Utang BPJS Rp 88 Miliar, Celengan Pilkada Kabupaten Sukabumi Ikut Dibongkar

Ilustrasi tinta ungu pada jari seseorang yang telah melaksanakan pencoblosan dalam sebuah pemilihan. | Sumber: Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Utang iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi semakin membebani kas daerah. Bahkan, Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2029 yang semula disiapkan untuk membiayai pesta demokrasi, kini harus dikorbankan untuk menutup sebagian tunggakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan sebanyak Rp 20 miliar dari dana cadangan itu dialihkan untuk membayar utang iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2026 yang mencapai Rp 88 miliar. Meski begitu, pemerintah daerah masih menyisakan kewajiban Rp 68 miliar.

Penggunaan dana cadangan dipilih karena kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan sangat mendesak, sedangkan pilkada masih beberapa tahun lagi. Pemerintah kabupaten terpaksa mengambil langkah ini setelah kehilangan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya menanggung 40 persen dari total kewajiban iuran PBI APBD.

"Di luar dugaan (dukungan anggaran dari pemerintah provinsi tidak ada tahun ini), makanya kita masih punya utang. Kita memiliki dana cadangan untuk pilkada, pilkada-nya masih jauh, bagaimana nanti kebijakannya, (akhirnya dananya) digeser," kata Ade kepada sukabumiupdate.com, Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga: Setiap Tahun 70 Hektare Sawah di Kota Sukabumi Hilang

Menurut Ade, pembayaran iuran PBI APBD di Kabupaten Sukabumi dalam setahun rata-rata dapat menembus Rp 195 miliar. Sepanjang 2026, pemerintah daerah telah membayar ke BPJS Kesehatan lebih dari Rp 100 miliar menggunakan APBD Kabupaten Sukabumi. Sisanya menjadi utang dan sebagian dibayar oleh dana cadangan pilkada.

Dana Cadangan Pilkada 2029 sendiri telah diatur oleh Perda Nomor 4 Tahun 2025. Dalam Pasal 6, jumlahnya ditetapkan Rp 120 miliar. Penganggarannya dilakukan bertahap melalui APBD, yakni Rp 40 miliar pada tahun 2026, Rp 40 miliar pada 2027, dan Rp 40 miliar pada 2028.

Ketiadaan kontribusi provinsi juga berdampak pada jumlah masyarakat yang dapat dijamin. Pada Oktober 2026 ditetapkan jumlah peserta PBI APBD di Kabupaten Sukabumi dikurangi dari 420 ribu menjadi kurang dari 210 ribu. Penonaktifan juga menyasar peserta PBI APBN sebanyak 202 ribu jiwa, menurut data BPJS.

Masalah ini bukan hanya memperlihatkan keputusan pergeseran anggaran untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan. Pengurangan peserta PBI APBD ikut menyisakan persoalan lain. Simak dan pelajari seluruh laporan kacaunya pembiayaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi hanya di halaman teras.id.

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERKAIT