Sukabumi Update

UMP Jakarta 2027 Jadi Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen: Simak Dasar Hukum dan Rinciannya

Ilustrasi AI. UMP 2027 Jakarta (Sumber: gemini)

SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027. Pada tahun mendatang, upah minimum di ibu kota naik sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065, sehingga menjadi Rp 6.136.941 per bulan.

Ketentuan kenaikan upah tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11/2026). Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 5.729.876 atau naik 6,17 persen dari tahun 2025. Dengan demikian, persentase kenaikan UMP 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun berjalan.

Pramono menjelaskan bahwa besaran angka tersebut dirumuskan dengan menyeimbangkan dua kepentingan utama, yakni peningkatan taraf kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan iklim dunia usaha.

"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," ujar Pramono dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Fenomena Transportasi Online 2026: Pengguna Kirim Sapi, Monyet, Biawak Hingga Kobra

Acuan Regulasi dan Formula Pengupahan Baru

Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 mengacu pada payung hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 28 Oktober 2026 lalu. Dalam formula penghitungannya, pemerintah mempertimbangkan empat indikator utama ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (alfa).

Selain undang-undang tersebut, perhitungan besaran upah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Hasil Pembahasan Tripartit Dewan Pengupahan

Sebelum meneken keputusan gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelar serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha.

Kajian dan rapat tripartit berlangsung sepanjang 2026 dengan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kemudian mengerucut pada sidang pembahasan intensif selama tiga hari. Berdasarkan ketentuan nasional, batas akhir penetapan UMP bagi pemerintah provinsi jatuh pada Sabtu (21/11/2026), namun Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil merampungkan kesepakatan lebih awal.

Baca Juga: BPBD Pantau Dampak Gempa Dangkal M 4,3 di Laut Selatan Sukabumi: Terasa Hingga Bandung Raya

Pramono menegaskan bahwa pemerintah memposisikan diri sebagai mediator sekaligus fasilitator yang menjembatani perbedaan pandangan antara serikat buruh dan organisasi pengusaha di dalam Dewan Pengupahan.

"Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik," pungkasnya.

Sumber: tempo.co

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT