SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 1,09 persen. Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang memberi upah dibawah UMP 2022.
Kenaikan tersebut masih menunggu keputusan masing-masing gubernur, paling lambat 20 November 2021. Ida menegaskan, perusahaan tak boleh lagi menangguhkan gaji para karyawan.
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana," kata Ida dalam rapat virtual pada Selasa, 16 November 2021 dikutip dari tempo.co.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Berlandaskan beleid tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah minimum pada tahun 2022 hanya sebesar 1,09 persen. Di samping itu, beleid itu memuat adanya batas bawah dan batas atas pada upah minimum.
UMP 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni Rp 4,4 juta dengan perbandingan UMP terendah di Jawa Tengah Rp 1,8 juta.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 1,09 persen. - (istimewa)</spanKenaikan UMP 1 persen tersebut membuat serikat buruh melayangkan tuntutan. Pasalnya selama periode 2017-2020, upah minimum selalu naik di atas angka 8 persen. Kemudian saat pandemi Covid-19, UMP naik 3 persen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berencana menggelar mogok menentang penetapan upah minimum provinsi pada awal Desember 2021. Adapun tanggal pasti mogok tersebut masih tentatif dan belum diputuskan oleh gabungan serikat buruh, namun diperkirakan pada 6-8 Desember 2021.
SUMBER: TEMPO.CO
Editor : Fitriansyah