SUKABUMIUPDATE.com - Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang pertama membuka proses belajar tatap muka. Tapi hal itu memunculkan kekhawatiran pesantren menjadi cluster baru Covid-19. Maka pemerintah harus membantu pesantren menyediakan ruang kelas baru, memberlakukan protokol kesehatan secara benar, dan menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan antisipasi Covid-19.
Demikian dikatakan Maman Imanul Haq, ketua KITA saat deklarasi KITA Pontianak di Pesantren Al Maunah Al Qaromah, Tanjung Gundul, Rabu 7 Oktober 2020.
"KITA meminta agar pemerintah segera mencairkan dana Rp 2,7 triliun untuk pesantren dalam kaitan penanganan Covid-19. Sehingga pesantren bisa membangun ruang kelas baru, sarana MCK, tempat cuci tangan para santri, masker dan sebagainya," tegas tokoh muda NU yang dikenal dekat dengan Presiden RI ke 4, KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur ini.
KITA, Kerapatan Indonesia Tanah Air yang dideklarasikan pada tanggal 19 Agustus 2020 ini terus mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Setelah Jakarta, Medan, Jogjakarta, Bandung Banten, dan Cirebon, hari ini Rabu 7 Oktober 2020 Para Kiai di Kalimantan Barat mendeklarasikan KITA Pontianak.
Yang Khas dari KITA adalah stuktur kepengurusan dengan memakai pemaknaan nomenklatur 17-8-1945 dan Dewan Perwakilan dengan nama Ibu Kota Provinsi. Maka, di Kalimantan Barat disebut KITA Pontianak.
KH. Hasbullah, ketua Majelis Hikmah KITA Pontianak mengatakan bahwa Para Kiai sangat mendukung gerakan politik kesadaran yang digagas KITA ini. Karena sejak dulu para kiai punya komitmen untuk merawat kebhinekaan dan membangun Indonesia lebih maju.
"Para Kiai punya prinsip hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Maka kita dukung Kerapatan Indonesia Tanah Air demi Indonesia yang lebih maju," kata ketua FKUB ini.
Pimpinan Pesantren Al-Maunah Tanjung Gundul, Bengkayang, KH Slamet menambahkan bahwa komitmen kebangsaan Pesantren terlihat dari usaha pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial selalu menekankan prinsip partisipatoris dari masyarakat dan sinergitas dengan pemerintah.
Editor : Andri Somantri