SUKABUMIUPDATE.com - Bahaya Politik Uang dan Pilkades Nol Rupiah menjadi tema hangat yang dibahas dalam diskusi antara komunitas Demokrasi Sehat, Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu (Himapa) dan masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Diskusi ini digelar di Balai Desa Cibuntu, Sabtu (21/3/2021). Inisiator komunitas Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan menyebut program Pilkades Nol Rupiah adalah sebuah gerakan moralitas atas fenomena hari ini di mana dalam setiap perhelatan demokrasi kerap diwarnai dengan politik uang.
"Launching Pilkades Nol Rupiah dan diskusi tentang bahaya politik uang dengan para tokoh masyarakat ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi tentang bahayanya praktik politik uang terhadap kelangsungan demokrasi," kata Lupi.
Lupi menyebut, komunitas Demokrasi Sehat juga telah melakukan survei tentang cost politik pada jenjang pemilihan kepala desa atau Pilkades. Dari kurang lebih 30 responden, untuk biaya politik pada Pilkades berkisar Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.
"Kenapa masyarakat desa yang kami jadikan sasaran? Karena memang miniatur demokrasi di Indonesia dimulai dari desa, mulai dari lingkungan terkecil. Maka dari itu, gerakan ini kami mulai dari desa," terangnya.
Menurut Lupi, salah satu yang menjadi pemicu praktik KKN para pejabat publik, khususnya yang dipilih langsung melalui proses pemilu, dilatarbelakangi oleh biaya politik yang tinggi. Sehingga, tidak sedikit pada pejabat yang korup hanya karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkannya.
"Terkadang masyarakat tidak sadar, bahkan dianggap biasa ketika mendapat sejumlah uang agar memilih salah satu kontestan dalam pemilu. Padahal, hal itu justru sama saja mendorong agar orang yang kita pilih itu untuk korupsi," ujarnya.
Terlebih, masih kata Lupi, pada tahun 2022 mendatang kurang lebih sekitar 70 desa akan menggelar Pilkades serentak. Maka dari itu, untuk menekan angka politik transisional pada Pilkades, pihaknya meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah.
"Sudah berapa kepala desa yang tersandung masalah hukum karena korupsi dana desa? Siapa yang salah? Saya rasa ini tanggung jawab kita semua. Tidak bisa kalau hanya menyalahkan kepala desa ketika kita sebagai masyarakat menganggap politik uang itu biasa," tuturnya.
Lupi berharap gerakan Pilkades Nol Rupiah yang digagas komunitas Demokrasi Sehat dapat meminimalisir praktik-praktik kotor pada Pilkades mendatang. Ia yakin, dengan berkurangnya politik uang yang dimulai berjenjang dari mulai Pilkades akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Saya percaya, jika gerakan ini terus dilakukan minimal akan mengurangi secara perlahan praktik curang dalam pemilu. Pika begitu para pejabat yang terpilih pun akan memiliki beban moral atas apa yang diamanatkan oleh masyarakat. Karena jika suara didapat dengan politik uang, terkesan masyarakat atau pemilih hanya dijadikan komoditas politik saja," tutupnya.
Diskusi bahaya Politik Uang dan Pilkades Nol Rupiah komunitas Demokrasi Sehat, Himapa dan masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. - (SU/Herlan Heryadie)</spanSemnetara itu, Dodi Setiawan atau akrab disapa Kades Unang, Kepala Desa Cibuntu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Demokrasi Sehat dan Himapa.
"Kita ingin menciptakan situasi di mana pemimpin sayang kepada masyarakat, dan masyarakat yang sayang kepada pemimpinnya. Jangan justru sebaliknya. Masyarakat juga harus ikut mendukung pemimpinnya untuk tidak terjerumus," kata Unang.
"Tentunya saya mengapresiasi. Terima kasih kepada semua pihak. Saya harap, perbaikan kualitas demokrasi di Sukabumi atau bahkan di Indonesia ini dimulai dari Desa Cibuntu," pungkasnya.
Editor : Herlan Heryadie