SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terus memperkuat upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan Bimbingan Sosial bagi keluarga dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng, ini menjadi bagian dari implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial yang dijalankan pemerintah daerah.
Program tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat rentan, mulai dari lanjut usia (lansia), anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga warga yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Amanuddin, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada para PPKS, tetapi juga kepada keluarga yang selama ini menjadi pendamping utama dalam kehidupan mereka.
Baca Juga: Jembatan Leuwidinding Jadi Prioritas, Pemkab Sukabumi Percepat Pembahasan Pembangunan
“Kegiatan bimbingan sosial ini merupakan salah satu sub-kegiatan yang menyangkut Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Dinas Sosial,” kata Amanuddin kepada sukabumiupdate.com, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua pendekatan. Pertama, memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat yang masuk kategori PPKS. Kedua, memberikan penguatan kepada keluarga agar mampu menjadi lingkungan pendukung yang positif bagi anggota keluarganya yang membutuhkan perhatian khusus.
“Target utama kami adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada PPKS agar mereka tidak merasa berjuang sendiri. Sementara bagi pihak keluarga, poin pentingnya adalah kepekaan, jangan dibiarkan dan singkirkan diskriminasi,” ujarnya.
Baca Juga: Berjualan Tahu di GT Parungkuda, Odang Tertabrak Rush dan Alami Cedera Kepala Berat
Amanuddin menjelaskan, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam proses rehabilitasi sosial. Dukungan dari lingkungan terdekat dinilai mampu membantu meningkatkan kualitas hidup sekaligus mempercepat proses pemulihan kondisi sosial masyarakat yang rentan.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan jalur koordinasi yang telah tersedia ketika menemukan persoalan sosial di lingkungan masing-masing. Menurutnya, laporan yang disampaikan melalui struktur pemerintahan paling bawah akan memudahkan proses penanganan dan verifikasi di lapangan.
“Kami sangat mengimbau masyarakat untuk menempuh prosedur yang ada. Sampaikan dahulu berjenjang ke RT, RW, Kadus, atau Pemerintah Desa. Dinas Sosial memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas, mencakup 381 desa, 5 kelurahan, dan 47 kecamatan. Jika permasalahan bisa diintervensi dini oleh desa, tentu itu sangat baik. Namun jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, desa dapat langsung mengusulkannya secara resmi ke Dinas Sosial agar bantuan diturunkan sesuai regulasi dan plot anggaran yang ada,” tegasnya.
Baca Juga: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Masih Marak di Sukabumi, Ini Kata Bupati
Ia menilai perkembangan media sosial saat ini kerap membuat persoalan sosial langsung dipublikasikan ke ruang digital tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa atau perangkat wilayah setempat. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan kendala koordinasi ketika petugas turun ke lapangan.
Melalui kegiatan bimbingan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berharap penanganan berbagai persoalan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Harapan besar kami, dengan terselenggaranya kegiatan bimbingan berkala seperti ini, satu per satu permasalahan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat teratasi secara tuntas,” pungkasnya. (adv)
Editor : Ikbal Juliansyah