TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Sukabumi Update

Begini Sikap Jokowi Soal Usul Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun

Rombongan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi saat mengikuti aksi demo di Gedung DPR RI pada Selasa, 17 Januari 2023. | Foto: Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tuntutan sejumlah kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jokowi sempat dikabarkan setuju atas usulan tersebut, tetapi sekarang menyerahkan bola panas itu ke DPR.

"Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi, silakan disampaikan ke DPR," kata Jokowi saat ditemui setelah mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022, dikutip dari tempo.co.

Akan tetapi sejauh ini, Jokowi menegaskan UU Desa sangat jelas membatasi masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali sampai 3 kali masa jabatan. "Usulnya silakan ke DPR," kata Jokowi.

Baca Juga: Demo ke DPR, 65 Kepala Desa di Sukabumi Minta Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

Sebelumnya, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 17 Januari 2023. Di hari ini, kepala desa berdemo di DPR untuk menyuarakan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Di Istana, tuntutan kepala desa ini dibahas Jokowi dan Budiman. "Bapak itu banyak bertanya soal keadaan, kebetulan hari ini tuh ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui karena saya selama ini kan juga banyak membantu mengurus desa gitu ya," kata Budiman dalam keterangan di Istana, Selasa, 17 Januari 2022.

Budiman mengaku hanya menceritakan tuntutan pada kepala desa, tapi bukan sebagai perwakilan. Kepada Jokowi, Budiman mengaku menyampaikan ada aspirasi untuk mengubah perubahan periodesasi jabatan kepala desa.

UU Desa mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun kali 3, sehingga total 18 tahun. Tapi kepala desa merasa ada efek sosialnya karena muncul konflik sosial dalam pemilihan yang kadang dua tahun pertama tidak selesai.

Sehingga, kata Budiman, sisa 3 atau 4 tahun dirasa tidak cukup untuk membangun desa. "Sementara harus pilkades lagi, sehingga kerja konsentrasi bangun desa dua pertiga tahun, sementara tiga perempat tahun habis untuk berkelahi," kata dia.

Dari situlah muncul tuntutan untuk mengubah periode 6 tahun menjadi 9 tahun, dengan satu atau kali kesempatan lagi untuk mencalonkan. Budiman sesumbar menyebut Jokowi setuju dan nanti tinggal dibicarakan di DPR.

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERKAIT