SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kawasan perbatasan yang rawan bagi terjadinya perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Terlebih gejolak perekonomian akibat pandemi COVID-19 dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada.
Kondisi tersebut dipaparkan Menteri Yasonna pada forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat 10 Februari 2023. Menurut Yasonna, perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi bagi terjadinya penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional lainnya.
Yasonna menegaskan Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku.
"Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi AAA (Acknowlegde, Act, Advance) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF)," ujar Yasonna dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2023).
Baca Juga: Pembunuhan Berencana Brigadir J, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara
Dalam Bali Process kali ini Yasonna menyampaikan beberapa saran. Pertama, peningkatan dan komitmen tehadap Rekomendasi AAA yaitu Transparansi Rantai Pasok, Perekrutan yang Etis. Kedua, Peningkatan dan komitmen Rekomendasi GABF yaitu pelindungan pekerja serta Komitmen tindak lanjutnya.
Sebagai bentuk komitmen, Yasonna melanjutkan bahwa Indonesia ke depan akan mengadvokasi Bali Proses yang lebih responsif dan proaktif agar tren perdagangan orang yang semakin mengkhawatirkan di kawasan dapat dicegah.
“Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi. Namun demikian, komitmen kami tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis,” ujar Yasonna.
“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami memerlukan adanya dukungan dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual,” lebih lanjut kata Yasonna dengan tegas.
Baca Juga: Ferdy Sambo Divonis Mati, Ibu Brigadir J: Tuhan Menyatakan Keajaibannya
Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.
Pada pertemuan forum Bali Process 2023, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna yang didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya.
(Advertorial)
Editor : Denis Febrian