SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mengkritik kebijakan pemerintah yang mengimpor beras sebanyak 3 juta ton pada 2023. Ini merupakan impor beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dalam konferensi pers di gedung DPR pada Selasa, 16 Januari 2024, Slamet yang merupakan legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi menyoroti beberapa aspek kebijakan yang dinilainya kontroversial dan ditengarai sarat akan kepentingan politis.
Menurut Slamet, impor beras dalam jumlah sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal. Dia menyatakan langkah ini dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia dan merugikan petani yang sudah berjuang keras untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
“Kami memahami stabilitas pasokan beras nasional adalah hal yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ancaman krisis iklim yang tengah melanda Indonesia. Namun kebijakan impor dalam jumlah 3 juta ton tentu harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan petani dalam negeri,” ujar Slamet.
Baca Juga: Kementan Diduga Tutupi Kegagalan Food Estate, Slamet: Harusnya Fokus Kerjakan Program
Lebih lanjut, politikus senior PKS ini juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor tersebut. Slamet mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan pemasok dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras sebesar itu.
“Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan, dan tujuan impor dalam skala besar tersebut. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif, apalagi kegiatan impornya justru semakin masif mendekati proses pemilu sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Slamet pun menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan melalui dukungan nyata terhadap petani lokal yang merupakan sikap PKS sejak lama dan ini merupakan gagasan yang ditawarkan kepada petani lokal melalui skema contract farming, di mana pemerintah berkontrak dengan petani dalam pembelian hasil panen dengan harga dan kualitas yang ditentukan.
“Negara ini sudah salah urus terkait dengan pertanian nasional yang lebih mengutamakan impor dibanding dengan produksi petani. Ke depannya kita harus berkontrak dengan petani sehingga kita bisa menekan impor beras tiap tahunnya,” ungkapnya.
Terakhir Slamet mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dalam negeri sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan pasokan beras ke depannya. (ADV)
Sumber: Siaran Pers
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah