SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk guru-guru besar, dosen dan mahasiswa menyampaikan Petisi Bulaksumur, berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang.
Dalam petisi yang dibacakan Profesor Koentjoro, mereka menyatakan telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Profesor Koentjoro di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024).
Adapun penyimpangan tersebut, menurut mereka diantarannya: "Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi".
Baca Juga: Caleg DPRD Jadi Pemesan APK Terbanyak di Percetakan Cicurug Sukabumi
Ia melanjutkan membaca Petisi Bulaksumur, "Presiden Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan demi mewujudkan cita-cita luhur sesuai UUD 1945".
Mereka menganggap itu semua sebagai wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Jokowi, lanjutnya, semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi: "...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara...".
Jokowi diketahui pula sebagai alumnus UGM, di mana dia merupakan jebolan Fakultas Kehutanan yang lulus pada 1985 silam.
Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai didalamnya, para pencetus petisi itu menilai tindakan Jokowi justru dianggap menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan.
Bukan hanya penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, juga pada kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.
Baca Juga: Petani Ciemas Sukabumi Keluhkan Namanya Hilang dari Penerima Pupuk Subsidi
"Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," bunyi petisi itu.
Para sivitas UGM itu pun turut mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret merespons berbagai gejolak politik pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila. Hal ini demi memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.
Sumber : tempo.co
Editor : Syamsul Hidayat