SUKABUMIUPDATE.com - Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Capres dan Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apabila memenangkan Pemilu 2024 sudah ramai diperbincangkan. Salah satunya terkait sumber pembiayaan program tersebut.
Melansir dari tempo.co, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons usulan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) untuk program makan siang gratis.
"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Ia mengaku sangat menyayangkan rencana penggunaan dana pendidikan untuk program makan siang gratis itu. Iman mengatakan sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
Pada prinsipnya, kata Iman, P2G berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Namun dia berharap pemerintah juga mempertimbangkan juga asupan gizi untuk para guru. Pasalnya, ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS. "Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya,” kata Iman.
Baca Juga: 4 Wisatawan Asal Cianjur Nyaris Tewas Terseret Ombak Pantai Karang Hawu Sukabumi
Menurut Iman, seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, dengan kondisi APBN saat ini pun belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
Untuk sekolah jenjang SD data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 60,6 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Kondisi ini, tutur Iman, yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” ucapnya.
Terlebih, Iman berujar anggaran dana BOS dari pemerintah pusat selalu turun setiap tahunnya. Misalnya dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar. Sehingga apabila dana BOS digunakan untuk program makan siang, ia khawatir pemerintah akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer.
Iman menyatakan banyak Sekolah Dasar yang mengeluhkan kekurangan dana BOS untuk siswa. Untuk anak SD, dari dana BOS, tiap anak itu setahun Rp 900 ribu rupiah. Artinya, dalam satu hari negara menganggarkan Rp. 2.830 per siswa. Sedangkan harga satu piring nasi versi makan siang gratis Rp 15 ribu rupiah. Karena itu, ia menilai pembiayaan anak SD saat ini tidak manusiawi.
Baca Juga: Sambut Ramadhan, Puluhan Anak Yatim Papajar ke Obyek Wisata di Kota Sukabumi
"Usulan penggunaan dana BOS untuk program makan siang justru akan malah menambah persoalan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pola pembiayaan program makan siang gratis nantinya bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal itu disampaikan Airlangga sebelum melakukan simulasi program makan siang gratis Pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," kata Airlangga dikutip dari tempo.co.
BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Airlangga menjelaskan dana program makan siang gratis itu langsung disalurkan ke rekening sekolah.
Nantinya, akan ada rekening terpisah antara penyaluran BOS Reguler dan BOS Spesifik. Tujuannya, kata dia, agar ada evaluasi dan pemantauan yang jelas atas pembiayaan program tersebut.
Sumber : tempo
Editor : Syamsul Hidayat