SUKABUMIUPDATE.com - Program makan bergizi gratis untuk pelajar di Indonesia yang digagas pemerintah Prabowo-Gibran mulai memicu banyak masalah. Mitra dapur program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan, malah berencana lapor polisi, menempuh jalur hukum karena mengalami kerugian hampir Rp1 miliar atau tepatnya Rp975.375.000.
Hal ditegaskan Kuasa hukum Danna Harly Putra saat konferensi pers di Kalibata pada Selasa, 15 April 2025. Menurut Harly, kerugian tersebut dialami karena kliennya, Ira Mesra, selaku mitra belum menerima pembayaran sepeser pun sejak dapur mulai beroperasi pada Februari 2025.
Melansir tempo.co, Harly mengatakan langkah hukum berupa gugatan perdata dan membuat laporan ke kepolisian akan dilakukan. "Maka terhadap tindakan yayasan yang tidak membayarkan sepeser pun hak klien kami dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini, kami akan mengambil langkah hukum," kata Harly.
Baca Juga: BPBD Kota Sukabumi Imbau Warga Tak Terpengaruh Hoaks Erupsi Gunung Gede
Harly dan kliennya berharap langkah hukum ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Harly juga mendorong agar evaluasi terhadap program ini dilakukan secara berkala.
"Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga kami harap mohon segera diluncurkan tempat aduan untuk program MBG," ujar dia.
Harly merinci kerugian yang hampir satu miliar rupiah itu dihitung berdasarkan jumlah sekitar 65.025 porsi yang telah dimasak oleh Ira sebagai mitra, yang dikerjakan dalam dua tahap. Selain itu, Harly menyampaikan bahwa sejak awal, kliennya tidak mengetahui adanya perbedaan harga per porsi nasi yang disediakan untuk jenjang PAUD, TK, hingga SD.
Baca Juga: Warisan Tradisi Lisan, Sejak Kapan Babasan Sunda Muncul di Masyarakat?
Rinciannya, untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1 sampai 3, harga per porsi adalah Rp13.000, sedangkan untuk kelas 4 hingga 6 sebesar Rp15.000. Sementara itu, dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa biaya per porsi untuk semua jenjang pendidikan adalah sebesar Rp15.000.
Ira baru mengetahui adanya perbedaan harga tersebut setelah dapur sudah beroperasi. Masalahnya, ia terlanjur menyajikan makanan untuk jenjang PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga 3 dengan kualitas porsi senilai Rp15.000, padahal seharusnya harga per porsi untuk jenjang tersebut hanya sebesar Rp13.000. Harly juga mengatakan dari harga tersebut masih mendapatkan potongan sebesar Rp2.500 setiap porsinya.
Selain menyediakan makanan, Ira dalam hal ini juga menanggung seluruh biaya operasional, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, peralatan dapur, hingga menggaji juru masak. Namun, hingga saat ini, kata Harly, tidak sepeser pun uang yang diterima oleh Ira dari pihak yayasan MBG.
Sumber: tempo.co
Editor : Fitriansyah