SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya yang tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat, meskipun wacana pengembalian mekanisme pemilihan melalui DPRD kembali mencuat.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat dimintai tanggapan di sela-sela kegiatannya di Sukabumi, Minggu (25/1/2026). Menurutnya, sikap PDIP berangkat dari prinsip dasar demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.
“PDI Perjuangan memperjuangkan hal yang sangat fundamental dan sangat prinsip, yaitu bagaimana rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Itu adalah semangat reformasi,” ujar Hasto.
Baca Juga: Longsor Pasirlangu: Dua Polisi Gugur dan Kabar 23 Personel TNI Dalam Daftar Korban Bencana
Ia menjelaskan, pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepala daerah sekaligus mempertegas tanggung jawab pemimpin daerah kepada rakyat sebagai konstituennya. Dengan mekanisme tersebut, kepala daerah dinilai memiliki ikatan langsung dengan masyarakat yang memilihnya.
Terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti biaya politik yang tinggi, Hasto menyebut PDIP telah menyampaikan sikap yang tegas. Menurutnya, persoalan tersebut harus dibenahi, bukan dijadikan alasan untuk menarik kembali hak pilih rakyat.
“Pembenahan harus dilakukan dengan semangat gotong royong, penyelenggara pemilu harus netral dan independen, pengaturan dana kampanye harus jelas, penegakan hukum harus tegas agar tidak terjadi politik uang, serta tidak adanya mahar politik,” katanya.
Baca Juga: Jembatan Kuning Bagbagan: Ikon Konstruksi Belanda di Sukabumi dan Mitos Sungai Cimandiri
Selain itu, Hasto juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk penerapan e-voting, sebagai salah satu upaya untuk menekan biaya politik. Dengan berbagai langkah tersebut, ia meyakini pilkada langsung dapat berlangsung lebih efisien dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Hasto berharap perjuangan mempertahankan pilkada langsung dapat mendorong masyarakat semakin melek politik serta sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kekuasaan dapat dikontrol langsung oleh rakyat.
“Kalau rakyat berdaulat, maka seluruh pemimpin harus berlomba-lomba menyelesaikan persoalan rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Baca Juga: Penyu Hijau Mati di Kawasan Konservasi Pangumbahan Sukabumi dengan Leher Nyaris Putus
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menegaskan sikap partainya yang tegak lurus terhadap keputusan DPP. Ia mengatakan PDIP secara tegas menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD karena dinilai sebagai bentuk perampasan hak demokrasi masyarakat.
“PDI Perjuangan tetap konsisten. Sekalipun dalam kondisi yang berat, kami akan terus berjuang agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh masyarakat,” kata Paoji.
Editor : Fitriansyah