SUKABUMIUPDATE.com - Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengingatkan agar Indonesia tidak terseret menjadi alat kepentingan atau kaki tahang pihak manapun. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai masukan kepada pemerintah menyusul keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Amerika Serikat.
Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyoroti potensi Dewan Perdamaian melenceng dari tujuan awalnya, bahkan berisiko mengurangi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Indonesia tetap membuka opsi kemungkinan untuk menarik diri dari keanggotaan tersebut.
Dino menegaskan, Indonesia seharusnya mengambil langkah mundur apabila Dewan Perdamaian berkembang menjadi wadah kepentingan politik luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional serta bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
“Bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak menjadi antek siapa pun,” kata Dino melalui akun @dinopattidjalal, dikutip dari Tempo.co.
Baca Juga: Wajib Dipakai ASN Setiap Hari Kamis, Aturan Baru Seragam Korpri Tahun 2026
Indonesia resmi ikut serta dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald John Trump pada Kamis, 22 Januari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto bahkan menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.
Dino Patti Djalal menyoroti bahwa yang paling diinginkan Presiden Trump mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah kontribusi dalam pasukan perdamaian. Dino berujar, pasukan yang dikenal dengan nama International Stabilization Force (ISF) itu telah dimandatkan Dewan Keamanan PBB. “Negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini, karena risikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain,” tutur Dino.
Ia menegaskan Indonesia harus ikut bersuara dan merumuskan ketentuan dan modalitas terkait dengan pasukan ISF. “Harus jelas dari awal. Jangan sampai Indonesia, maaf, seolah menjadi satpam proyek properti orang lain,” kata Dino.
Dino mengatakan, peran Indonesia adalah menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik. Ia menolak jika Indonesia diminta melucuti senjata Hamas. Menurut Dino, hal itu bukan tugas Tentara Nasional Indonesia.
Ia mewanti-wanti permintaan itu berisiko menimbulkan bentrok yang tak diinginkan. “Bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina,” tutur Dino.
Adapun, Dino melihat setidaknya ada empat tanda peringatan alias lampu kuning terkait dengan keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan AS. Pertama, posisi negara-negara yang tergabung tidak setara. Kedua, Presiden Trump terkesan menganggap Dewan Perdamaian sebagai ‘klub’ miliknya. Dengan begitu, keputusan-keputusan berisiko diambil berdasarkan ego dan bukan pertimbangan yang objektif.
Ketiga, Dino menyoroti partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Dewan Perdamaian. Sementara itu, Palestina yang menjadi korban dari perang yang diluncurkan Israel justru tidak memiliki tempat di Dewan Perdamaian.
Lampu kuning keempat yang disorot Dino adalah pidato yang disampaikan oleh jajaran dewan eksekutif dalam peluncuran Dewan Perdamaian justru tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina sejak Oktober 2023.
Sumber: Tempo.co
Editor : Ikbal Juliansyah