SUKABUMIUPDATE.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas meminta Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang, bahkan menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Forum internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat tersebut dinilai tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah langkah yang aneh. Menurutnya, forum ini tidak memiliki dasar keadilan bagi rakyat Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," tegas Kiai Cholil melalui akun X pribadinya yang dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlebih, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," tuturnya.
Baca Juga: Pesan KDM untuk MUI Jabar yang Kini Dipimpin Ulama Muda Asal Sukabumi: Terus Beri Nasihat
Lebih lanjut, Kiai Cholil menerangkan keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.
Senada dengan Kiai Cholil, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut Board of Peace sebagai bentuk nyata dari praktik neokolonialisme.
Ia menekankan bahwa isu Palestina bukanlah konflik biasa, melainkan persoalan perampasan hak dasar dan pelanggaran hukum internasional yang sistematis.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto.
Baca Juga: Mantan Dubes RI Soal Dewan Perdamaian: Indonesia Jangan Jadi Alat Kepentingan
Prof Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. MUI menegaskan hal itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia Ikut Iuran Rp16 Triliun ke Dewan Perdamaian, Ini Respon Muhammadiyah
Prof Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Namun, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia.
"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," tandasnya.
Diketahui, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatangani langsung piagam tersebut di sela-sela agenda World Economic Forum di Davos, Swiss.
Terkait iuran keanggotaan, Menteri Luar Negeri Sugiono sempat mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi. Namun, hingga kini belum ada rincian apakah Indonesia akan membayar pungutan tersebut secara eksplisit atau tidak.
Editor : Denis Febrian