SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Februari 2026. Lebih dari 50 tokoh hadir dalam pertemuan tersebut untuk berdialog langsung dengan Presiden, salah satu topik yang dibahas adalah Dewan Perdamaian.
Beberapa ormas Islam yang diundang antara lain Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Nahdlatul Ulama (NU).
Pertemuan yang digelar secara tertutup itu turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Beberapa anggota kabinet yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Agenda utama pertemuan adalah membahas tentang keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, termasuk dampaknya terhadap dukungan dan perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga: Alasan MUI Kini Berbalik Mendukung Indonesia Masuk Dewan Perdamaian
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden memaparkan secara langsung latar belakang serta pertimbangan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan arah kebijakan pemerintah agar dapat dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan.
“Saya kira pertemuan siang ini juga menjadi kesempatan bagi Bapak Presiden untuk menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan bisa dimengerti oleh semua pihak,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa, dikutip dari Tempo.co.
MUI Setuju Soal Dewan Perdamaian: Berjuang untuk Umat
Majelis Ulama Indonesia menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sikap itu disampaikan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar usai menghadiri pertemuan Ormas Islam dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Anwar menegaskan dukungan MUI diberikan sepanjang langkah tersebut membawa manfaat bagi umat dan kemanusiaan. “Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja, karena MUI ini berjuang untuk umat, untuk kemaslahatan bangsa, dan untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar.
Baca Juga: Dukung Indonesia Join Dewan Perdamaian, Ratusan Warga NU Kecam Sikap PBNU!
Menag Samakan Langkah Prabowo dengan Perjanjian Hudaibiyah
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian mengingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah, kesepakatan damai antara Rasulullah Muhammad dan kaum Quraisy yang kala itu menguasai Mekah.
“Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah,” ujar Nasaruddin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Perjanjian Hudaibiyah menetapkan gencatan senjata selama 10 tahun dan membuka jalan bagi umat Islam menunaikan ibadah umrah, meski sempat menuai keraguan. Nasaruddin menilai kesepakatan itu justru terbukti membawa kebaikan.
Ia menyamakan situasi tersebut dengan keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian, yang juga diiringi keraguan sejumlah pihak terhadap manfaat organisasi yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
Empat Catatan soal Palestina
Wakil Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan para tokoh Islam berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai manfaat Dewan Perdamaian bagi Palestina. “Kami berdiskusi saja, Presiden menjelaskan kenapa masuk ke dalam Dewan Perdamaian,” kata Cholil seusai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Cholil menyebut para tokoh menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, mereka sepakat bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip itu, kata dia, juga ditegaskan dalam konstitusi Indonesia.
Kedua, para tokoh menegaskan sikap umat Islam yang menolak penjajahan dan pembunuhan karena melanggar nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Ketiga, Cholil mengatakan para tokoh tidak menginginkan pasukan perdamaian Indonesia di Palestina justru berhadapan dengan Hamas atau bentuk perlawanan rakyat Palestina.
Keempat, para tokoh menolak perdamaian yang bersifat semu. “Kami tidak ingin hanya damai semu sementara Palestina masih terjajah. Kami ingin Palestina damai dan merdeka,” kata Cholil.
Sumber: Tempo.co
Editor : Ikbal Juliansyah