SUKABUMIUPDATE.com - Nama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, ikut disebut dalam kronologi polemik pengambilalihan 97 dapur perintis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mencuat ke publik.
Kuasa hukum investor asal Sukabumi, Ahmad Yazdi, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menyerahkan sejumlah dokumen dan data terkait polemik dapur perintis kepada Nanik S. Deyang sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala BGN.
Menurut Yazdi, langkah tersebut dilakukan karena pihaknya berupaya mencari kejelasan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengambilalihan 97 dapur perintis senilai Rp218,25 miliar yang hingga kini belum terealisasi sebagaimana yang dijanjikan.
Dalam perjalanannya, Yazdi menuturkan bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan pimpinan BGN saat itu mengenai status kerja sama tersebut.
"Para pemimpin BGN saling lempar. Pak Dadan Hindayana bilang PKS-nya bodong, Pak Sony Sonjaya bilang ini sah karena ditandatangani oleh Wakabadan Pusung. Ibu Nanik Deyang bilang, 'yang mana itu, coba saya mau lihat'," ujar Yazdi dalam konferensi persnya di Bounty Hotel Sukabumi, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Munjayin Sebut Rugi Rp218,25 Miliar, Pengusaha Sukabumi ‘Tertipu’ Badan Gizi Nasional
Ia menjelaskan, saat itu Nanik disebut menjadi bagian dari tim yang melakukan investigasi terhadap polemik dapur perintis MBG yang berkembang di internal lembaga.
Karena itu, pihaknya menyerahkan berbagai dokumen yang dimiliki dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilalihan dapur.
Menurut Yazdi, setelah dokumen tersebut disampaikan, pihaknya berharap persoalan yang berlarut-larut sejak 2025 dapat segera menemukan jalan keluar. Namun hingga kini penyelesaian yang dinantikan belum juga terwujud.
"Yang akhirnya data kami dipakai buat laporan ke Presiden, jadi dia Kepala Badan, kita diblokir," katanya.
Meski demikian, Yazdi mengaku tidak mempermasalahkan penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN. Ia justru berharap pejabat yang kini memimpin lembaga tersebut dapat menuntaskan persoalan yang menurutnya sudah terlalu lama menggantung.
Lebih lanjut, dalam keterangannya, Yazdi menyebut pihaknya meyakini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan polemik dapur perintis saat ini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Ia bahkan meyakini berkas tersebut telah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya yakin berkas-berkas ini sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden," ujarnya.
Baca Juga: Harga Cabai dan Daging Ayam Turun, Bawang Putih hingga Wortel Naik di Pasar Kota Sukabumi
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap penyelesaian polemik yang terjadi pada tahap awal pelaksanaan program MBG tersebut.
"Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abai. Di momentum bersih-bersih ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden, supaya husnul khatimah MBG ini di akhir masa jabatan Bapak Presiden tidak menimbulkan luka," kata Yazdi.
Yazdi menilai penyelesaian polemik dapur perintis penting dilakukan karena proyek tersebut merupakan bagian awal dari program MBG yang dibangun bahkan sebelum petunjuk teknis diterbitkan.
Menurutnya, dapur-dapur perintis itu sudah berdiri dan beroperasi ketika regulasi teknis program masih dalam tahap penyusunan.
"Ini dapur perintis dibangun sebelum ada juknis dan apa pun. Bahkan Bapak Presiden belum dilantik," ujarnya.
Ia berharap persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang itu dapat segera diselesaikan, baik untuk memberikan kepastian kepada investor maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan dapur perintis pada tahap awal program MBG.
Editor : Asep Awaludin