SUKABUMIUPDATE.com - Listrik mati di sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada 9–10 Juni 2026 saat ini tengah menjadi sorotan semua pihak. Pemadaman tersebut terjadi di beberapa wilayah termasuk di Sukabumi, Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai sistem kelistrikan Indonesia akan terus mengalami kerentanan karena masih bergantung pada bahan bakar fosil (batu bara) dan hal ini tersentralisasi seperti sekarang.
Dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman yang luas kecuali apabila PLN memang melakukan pemadaman untuk mengurangi beban listrik (load curtailment).
IESR mengatakan gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan dalam dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.
Baca Juga: Rangking Timnas Indonesia Melonjak, Ini Kata Erick Thohir dan John Herdman
Apalagi dalam sistem kelistrikan PLN, ketentuan reserve margin dapat mencapai 30 persen, dengan demikian seharusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit.
Dalam hal ini, Kementerian ESDM diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab, faktor pemicu, dan mendeteksi kelemahan sistem yang dapat menjadi pemadaman lebih meluas. IESR juga meminta hasil investigasi itu disampaikan ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.
IESR menduga pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU dalam sistem Jawa-Bali. Kondisi tersebut diduga menyebabkan pembangkit tidak dapat beroperasi secara optimal karena keterbatasan pasokan batu bara yang membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) berada di bawah ambang batas aman.
Baca Juga: Soroti Bahaya FIMI, AMSI: Manipulasi Informasi Asing Ancam Jurnalisme dan Ruang Publik
Selain itu, gangguan pada pembangkit, seperti yang terjadi di PLTGU Jawa 1, turut mengurangi pasokan listrik ke sistem.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai pemadaman bergilir selama tiga hari terakhir telah menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat. Meski pelanggan memiliki hak atas kompensasi, nilainya dinilai tidak sebanding dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terhentinya pasokan listrik.
“Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (12/06/2026).
Fabby menekankan pentingnya transparansi dari Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator dalam menjelaskan kondisi keandalan sistem kelistrikan kepada publik.
Baca Juga: Tiga Remaja Terluka dalam Insiden Saling Bacok di Nagrak, Polisi Dalami Kronologi
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi memicu pemadaman, mulai dari minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal pemeliharaan pembangkit yang tidak selaras, hingga gangguan pada jaringan transmisi. Karena itu, investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap penyebab utama gangguan tersebut.
IESR juga memandang peristiwa ini sebagai momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan industri, pembangunan pusat data, dan percepatan elektrifikasi transportasi.
Dalam kondisi tersebut, ketersediaan pasokan listrik yang andal selama 24 jam menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Menurut Fabby, apabila informasi mengenai terganggunya pasokan batu bara hingga memaksa PLTU menurunkan kapasitas produksinya terbukti benar, maka hal itu menunjukkan tingginya risiko dari ketergantungan terhadap sistem kelistrikan yang masih didominasi batu bara dan terpusat.
Baca Juga: Wisata Murah Meriah Menikmati Suasana Hutan di Tengah Kota Cianjur
Ia menilai keterlambatan pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL serta pembatasan pengembangan PLTS Atap sejak 2021 turut meningkatkan kerentanan sistem kelistrikan nasional.
“Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di RUPTL, pembatasan PLTS Atap sejak 2021 lalu berkontribusi pada meningkatnya risiko ini,” imbuh Fabby.
IESR mendesak pemerintah melakukan investigasi independen berbasis data untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar persoalan yang mengakibatkan pemadaman. Hasil investigasi tersebut diharapkan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem ketenagalistrikan nasional.
Selain itu, PLN juga diminta memastikan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Pasalnya, pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, sektor industri, dan layanan publik.
IESR turut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, modernisasi sistem proteksi, serta pengembangan teknologi smart grid guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap potensi gangguan di masa mendatang.
Dalam pandangan IESR, sistem kelistrikan Indonesia akan terus menghadapi risiko apabila masih bergantung pada bahan bakar fosil dan model pembangkitan yang terpusat. Untuk jangka pendek, pemanfaatan PLTS Atap yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) dinilai dapat memperkuat ketahanan pasokan listrik di tingkat pelanggan.
Editor : Ikbal Juliansyah