SUKABUMIUPDATE.com - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut juga memicu keluhan dari warga karena terhentinya pasokan listrik dinilai mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari yang bergantung pada energi listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir kedepannya.
“Insyaallah nggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026, dikutip dari Antara via Tempo.co.
Hal ini disampaikan Bahlil usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mereka membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal.
Baca Juga: GAPEMBI Tolak Stop MBG Saat Libur Sekolah: SE BGN Bertentangan dengan Juknis dan Perjanjian Mitra
Salah satu hal yang dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PT PLN (Persero). Dengan begitu, perusahaan pelat merah itu mempunyai kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik. “Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengantongi kontrak senilai 134 juta ton, sehingga kekurangan pasokan batu bara hanya berkisar 20 juta ton.
Bahlil juga sudah membentuk tim pengadaan batu bara berkalori sedang. Tim ini dibentuk untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin lalu, 15 Juni 2026.
Ia menjelaskan, PLN terkendala untuk memenuhi kebutuhan batu bara dengan kalori medium atau sedang. Hal ini dipicu oleh sangat lebar disparitas harga jual batu bara ke PLN dengan harga batu bara acuan.
Baca Juga: Hemat Rp3 Triliun, BGN Resmi Stop Distribusi MBG Saat Hari Libur Sekolah
Perusahaan selama ini menjual batu bara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) seharga US$ 70 per ton. Sedangkan, harga batu bara acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton.
Lebarnya perbedaan harga tersebut disinyalir membuat produsen batu bara lebih memilih mengekspor batu bara berkalori medium atau menjualnya ke industri lain agar mendapat keuntungan. Walhasil, PLN kekurangan pasokan batu bara untuk mengoperasikan pembangkit listriknya.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Bahlil telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi sudah, lah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
Sumber: Tempo.co
Editor : Ikbal Juliansyah