SUKABUMIUPDATE.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya penerimaan uang terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya berujung pada audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kegaduhan mencuat dalam Forum Klarifikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Universitas Bung Karno (UBK) yang digelar di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Dihimpun dari Instagram @marhaenpress, sebelumnya, melalui unggahan Instagram Story pada Minggu (21/6/2026), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UBK mendorong BEM Fakultas Hukum untuk menggelar dialog terbuka dengan seluruh mahasiswa terkait tudingan adanya aksi berbayar dalam demonstrasi yang berlangsung pada Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Jabar Raih Penghargaan Wisata Ramah Muslim Berstandar Internasional
Dalam forum tersebut, Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi, secara terbuka mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta menjelang pelaksanaan aksi demonstrasi mahasiswa. Pengakuan tersebut kemudian diperkuat oleh sejumlah pengurus mahasiswa lainnya yang turut mengakui menerima bagian dari uang tersebut.
Abdi menjelaskan bahwa uang tersebut diterimanya dari pihak yang disebut berasal dari oknum kepolisian. Menurut pengakuannya, dana itu diberikan agar massa aksi tidak melakukan demonstrasi di Istana Negara dan mengalihkan titik aksi ke Gedung DPR RI.
"Uang itu dikasih sama pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di Istana, akan tetapi kita tetap turun," ujar Abdi dalam forum klarifikasi, dikutip Selasa (23/06/2026).
Baca Juga: Wajib Lapor Seminggu Sekali, Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
Saat ditanya mengenai pihak pemberi uang, Abdi menyebut seseorang berinisial A yang disebut berasal dari kepolisian. Namun, ia mengaku tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut.
"Yang ngasih dari pihak kepolisian. Saya kurang tahu nama lengkapnya," katanya.
Selain itu, Abdi juga menyebut adanya keterlibatan seorang alumni dalam proses tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk mengalihkan titik aksi mahasiswa dari Istana Negara ke DPR RI.
"Mereka suruh untuk tidak aksi di Istana dan aksi di DPR," ucapnya.
Meski demikian, Abdi mengklaim mahasiswa tetap melaksanakan aksi di Istana Negara sesuai rencana awal.
Baca Juga: Cuaca Jawa Barat 23 Juni 2026: Sukabumi Pagi Cerah dan Siang Potensi Hujan
Dalam pengakuannya, Abdi menyebut uang sebesar Rp20 juta tersebut telah dibagikan kepada sejumlah pihak serta digunakan untuk berbagai kebutuhan organisasi dan konsolidasi.
Pengakuan yang disampaikan dalam forum menyebutkan pembagian dana dilakukan kepada beberapa pengurus mahasiswa dan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
- Ketua BEM FH UBK menerima Rp6 juta.
- Wakil Ketua BEM FH UBK menerima Rp2,5 juta.
- Ketua BEM FEB UBK menerima Rp2 juta.
- Wakil Ketua BEM FEB UBK menerima Rp2 juta.
- Mubarok menerima Rp2,5 juta.
- Seorang senior HMI menerima Rp2,5 juta.
- Seorang senior HMI lainnya menerima Rp2,5 juta.
Forum klarifikasi berlangsung hingga malam hari dan diwarnai desakan mahasiswa agar seluruh pihak yang disebut menerima dana memberikan penjelasan secara terbuka. Sejumlah mahasiswa juga meminta pihak kampus melakukan investigasi menyeluruh serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Di akhir forum, pihak Universitas Bung Karno menyatakan akan mengambil alih penanganan persoalan tersebut melalui mekanisme internal kampus. Universitas juga berjanji melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum BEM FH UBK, Muhammad Abdi, sempat melayangkan ultimatum keras berdurasi 5x24 jam kepada pemerintah usai audiensi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Senin (15/6/2026).
Saat itu, Abdi menegaskan bahwa apabila dalam tenggat waktu lima hari tidak ada respons konkret terhadap tuntutan mahasiswa, maka gerakan mahasiswa siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara berjilid-jilid.
Editor : Ikbal Juliansyah