SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengapa selama ini gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) sulit mengalami kenaikan secara signifikan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kebocoran anggaran negara yang nilainya sangat besar, sehingga kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang digelar di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan para ulama, guru, dan pemimpin masyarakat perlu memahami akar persoalan yang menyebabkan anggaran negara kerap terasa tidak mencukupi.
Baca Juga: Pria Tewas Penuh Luka di Jalan Cemerlang Cikareo Kota Sukabumi
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo, dikutip dalam keterangan resmi Selasa (24/06/2026).
Menurut Prabowo, berdasarkan perhitungan para ahli, kebocoran ekonomi Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.
"Kebocoran kita sekarang kurang lebih 150 miliar dolar AS tiap tahun atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," katanya.
Baca Juga: Hancurkan Bibir hingga Bikin Mata Buta, Pengakuan Taufik Hidayat Saat Siksa Korban
Ia menambahkan, selama ini kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, selama 22 tahun terakhir nilai keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS, namun dana yang keluar mencapai 343 miliar dolar AS sehingga nilai yang tersisa relatif kecil dibandingkan yang keluar.
Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.
"Apa yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya negara rugi," ujarnya.
Baca Juga: Dua Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Saat Jalani Latihan Dasar Militer
Berdasarkan data yang disebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo menyatakan Indonesia telah mengalami kerugian sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.000 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.
Selain itu, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan negara yang ternyata mencapai lebih dari 1.000.
"Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," katanya.
Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah telah melakukan penutupan terhadap ratusan perusahaan negara yang dinilai tidak sehat.
Baca Juga: Taufik Hidayat Ditangkap, Pilunya Wanita di Bandung Disekap dan Dianiaya Selama 3 Tahun
Menurut Prabowo, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara dan menargetkan jumlah tersebut dapat bertambah hingga sekitar 700 sampai 800 perusahaan.
Ia menilai langkah tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Pasalnya, banyak perusahaan yang terus merugi namun tetap membebani keuangan negara melalui biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris.
"Sudah rugi minta bonus lagi. Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar dan itu caranya para direksi menutupi korupsi mereka," tegasnya.
Di akhir sambutannya, Prabowo kembali menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
"Saya perintahkan bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Elemen utamanya adalah swasembada pangan dan swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri," pungkasnya.
Editor : Ikbal Juliansyah