SUKABUMIUPDATE.com - Calon manajer dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang melaksanakan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) mendapatkan sorotan usai adanya peserta yang meninggal dunia.
Hal tersebut kemudian mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, keluarga korban maupun masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab kematian para peserta pelatihan.
“Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggungjawab,” dikutip dalam keterangannya, Jumat (26/06/2026).
Ia juga menyebut tragedi tersebut menjadi gambaran buruk mengenai meningkatnya praktik militerisme yang menyasar warga sipil. Menurutnya, sejak awal pelatihan bergaya militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KNMP) merupakan kebijakan yang keliru dan seharusnya dihentikan.
Baca Juga: Cuaca Jawa Barat 26 Juni 2026: Sukabumi Cerah Berawan di Pagi Hari
“Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis,” ucapnya.
Usman juga mengkritik kebijakan yang mewajibkan sekitar 35 ribu calon pengelola koperasi mengikuti latihan militer. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai kekeliruan serius karena porsi pelatihan lebih banyak difokuskan pada aspek fisik dan bela negara dibandingkan peningkatan kemampuan manajerial maupun penguatan kapasitas dalam melayani kepentingan masyarakat.
“Mewajibkan latihan militer bagi 35 ribu warga sipil calon pengelola koperasi adalah sebuah kekeliruan fatal yang harus segera dihentikan. Apalagi porsi pelatihan lebih banyak ditekankan pada aspek fisik dan kedisiplinan yang kental bela negara, ketimbang pelatihan manajerial dan bela kepentingan warga.”
Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan bentuk militerisasi terhadap masyarakat sipil. Penanaman budaya militer dalam struktur sipil dinilai dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dengan urusan sipil, sekaligus berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.
Baca Juga: Remaja 15 Tahun di Tegalbuleud Melahirkan, Pacar yang Janji Tanggungjawab Sulit Dihubungi
Dihimpun dari Suara.com, Novia Rahmadhani Sihotang menjadi peserta terbaru yang dilaporkan meninggal dunia pada Selasa, 23 Juni 2026. Ia disebut meninggal akibat penyakit tuberkulosis saat mengikuti pelatihan di fasilitas TNI di Jakarta. Sebelumnya, dua peserta lainnya juga meninggal dunia, yakni Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026 di Baturaja dan Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026 di Balikpapan.
Program pelatihan tersebut berlangsung selama 45 hari dan diikuti sekitar 35.000 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi pengelola KDKMP dan KNMP. Rangkaian pelatihan terdiri atas 30 hari pembinaan kedisiplinan dan bela negara, kemudian dilanjutkan dengan 15 hari pelatihan manajerial.
Editor : Ikbal Juliansyah