SUKABUMIUPDATE.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas meninggalnya lima peserta pelatihan dasar militer (latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (27/6/2026), koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil tersebut menyampaikan duka cita atas wafatnya lima peserta selama mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan.
Koalisi menilai kematian para peserta menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pelibatan pendekatan militer dalam program yang ditujukan bagi pengelola koperasi.
"Tragedi ini semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil," demikian salah satu poin dalam pernyataan koalisi.
Baca Juga: 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Saat Latsarmil, Menhan Minta Evaluasi Total
Koalisi juga mengkritik keterlibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP. Mereka berpendapat kebijakan tersebut berpotensi memperluas praktik militerisasi ruang sipil dan dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
Selain itu, koalisi menilai pendekatan militeristik dalam pembinaan masyarakat sipil berpotensi mengurangi ruang berpikir kritis, kreativitas, dan partisipasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi sipil.
Tiga Tuntutan Koalisi
Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi independen untuk mengusut penyebab meninggalnya lima peserta pelatihan serta memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Kedua, meminta penghentian seluruh rangkaian pelatihan dasar kemiliteran bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai program serupa yang melibatkan pelatihan militer bagi masyarakat sipil.
Ketiga, mendesak penghentian pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok pertahanan negara.
Baca Juga: Regenerasi Budaya, KDM Ingin Pembatik hingga Penganyam Tradisional Jadi Pengajar di Jawa Barat
Lima Peserta Meninggal
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi lima peserta Program SPPI meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer yang berlangsung di sejumlah satuan pendidikan TNI.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan dan meninggal pada Jumat (26/6/2026) malam setelah mengalami sesak napas dan demam.
Sebelumnya, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan di lingkungan Kodam III/Siliwangi. Tiga peserta lainnya yang lebih dahulu meninggal adalah Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq.
Kementerian Pertahanan menyatakan seluruh peserta yang meninggal telah mengikuti seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan. Namun demikian, masing-masing peserta disebut memiliki riwayat kondisi kesehatan yang berbeda.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan peserta atas arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Evaluasi tersebut mencakup pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan fisik, sistem rujukan, hingga mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko kesehatan.
Editor : Denis Febrian