SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa ada sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah (ATS) dengan rentang usia 16-18 tahun yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut, Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meluncurkan SPMB PJJ (Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh) yang dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak.
“SPMB PJJ ini merupakan Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 namun, bukan sekadar mekanisme penerimaan murid baru. Mekanisme ini menjadi gerakan nasional anak tidak sekolah (ATS) dengan proses yang berkesinambungan, mulai dari penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan,” tulis kemendikdasmen dalam keterangan, dikutip Senin (06/07/2026).
Baca Juga: Sekda Sukabumi Lepas 720 Mahasiswa KKN UMMI, Diminta Jadi Agen Perubahan di Desa
Negara Harus Mengubah Cara Pandang untuk Hadirkan Layanan Pendidikan
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Menurutnya, negara perlu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih proaktif agar mampu menjangkau anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan.
"Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya," kata Suharti, saat membuka Webinar Nasional Pencanangan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026.
Ia menyampaikan bahwa jutaan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus segera dijangkau agar tidak semakin tertinggal dari layanan pendidikan yang tersedia.
Baca Juga: Aymen Hussein Masuk Radar Persib Bandung, Striker Timnas Irak Siap Gantikan Andrew Jung?
"Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan," ujarnya.
Suharti juga menjelaskan bahwa transformasi melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memungkinkan sekolah tidak lagi dibatasi oleh keberadaan ruang kelas fisik. Dengan pendekatan tersebut, sekolah diharapkan mampu menjadi ekosistem pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik.
"Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB PJJ bukan sekadar proses penerimaan peserta didik, tetapi merupakan upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke dalam sistem pembelajaran.
Baca Juga: Lebih dari 840 Ribu Orang di Dunia Meninggal Tiap Tahun Karena Tekanan Kerja hingga Bullying
"Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama," ujar Tatang.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendaftar atau kembali mengikuti pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan mereka menyelesaikan pendidikan hingga lulus.
"Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus," pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, mengatakan SPMB PJJ menjadi titik awal perubahan pendekatan layanan pendidikan, dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif dalam menjangkau sasaran.
"ATS tidak menunggu layanan, tetapi layanan yang mendatangi ATS," katanya.
Menurut Saryadi, strategi yang diterapkan juga dirancang untuk memastikan keberlangsungan pendidikan setiap anak hingga tuntas.
"Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tujuan akhirnya adalah setiap anak bisa menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pengakuan secara formal, dan melanjutkan kehidupannya," ujarnya.
Peluncuran SPMB PJJ juga dirangkaikan dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Pendidikan Jarak Jauh. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak.
"Pemda memiliki komitmen untuk memastikan anak sekolah karena pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah."
Program SPMB PJJ dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2026 di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah. Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mengembalikan lebih banyak Anak Tidak Sekolah ke dunia pendidikan serta memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikannya.
Editor : Ikbal Juliansyah