Sukabumi Update

Tertipu Loker Gaji Rp3,9 Juta, Duduk Perkara 15 Warga Sukabumi Terlantar di Kalimantan

Belasan warga Sukabumi kini terlantar di Kalimantan, tertipu lowongan kerja (Sumber: dok warga)

SUKABUMIUPDATE.com - Nasib 15 warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang bekerja sebagai penyadap karet di wilayah Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tengah menjadi perhatian. Mereka mengaku terlantar setelah pekerjaan yang ditawarkan melalui seorang calo disebut tidak sesuai dengan janji awal. 

Kini, belasan warga tersebut berada di Dinas Sosial Kota Tarakan sambil mencari cara agar bisa kembali ke Sukabumi. Salah seorang warga, Angga Saputra, warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, menceritakan awal mula dirinya bersama warga lainnya berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan karet.

Menurut Angga, sebelum berangkat, mereka mendapat informasi bahwa pekerjaan tersebut menawarkan gaji pokok sekitar Rp3,9 juta per bulan. Selain gaji, pekerja juga dijanjikan mendapatkan beras, peralatan dapur hingga tempat tinggal.

Baca Juga: Gangguan Rem, Kronologi Truk Angkut Kresek Kecelakaan di Letter S Cikidang

Namun, kondisi yang mereka temui di lokasi disebut jauh berbeda dari informasi yang diterima saat masih berada di Sukabumi. "Di rumah kan bilangnya gaji pokok itu Rp3.900.000, sama dikasih beras per bulan, peralatan dapur, mes tempat tinggal," kata Angga.

Setibanya di lokasi perkebunan, kata Angga, mereka justru mengetahui bahwa sistem pembayaran yang diterapkan bukan gaji bulanan seperti yang dijanjikan, melainkan upah borongan berdasarkan hasil kerja per hari.

Tak hanya persoalan upah, Angga mengungkapkan bahwa kondisi perkebunan juga disebut tidak sesuai dengan gambaran yang disampaikan sebelum keberangkatan. "Pas datang ke lokasi, bilangnya dari rumah perkebunannya enak, semak-semaknya nggak ada. Pas tahu datang ke sini, ternyata semak-semaknya rumputnya tinggi," ungkapnya.

Baca Juga: Gempa Dangkal TNGHS dan Was-was Warga di Kaki Gunung Salak

Merasa pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan kesepakatan awal, Angga dan sejumlah rekannya kemudian berupaya untuk pulang. Namun, menurut pengakuannya, keinginan tersebut sempat tidak mendapatkan izin dari pihak manajemen.

"Sudah satu bulan di sini, bilang ke manajer mau pulang, nggak bakalan diizinin. Ya ternyata kita pulang, tidak sepengetahuan manajer," ujarnya.

Perjalanan pulang pun tidak serta-merta membuat persoalan selesai. Angga bersama 14 warga lainnya kini justru menghadapi kendala biaya untuk kembali ke Sukabumi.

Baca Juga: Rizky Ridho Buka Suara Usai Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2026

Dari total 15 orang tersebut, 10 di ntaranya merupakan warga wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Simpenan, empat warga Warungkiara, dan satu orang berasal dari Cibadak. Mereka saat ini telah dua hari berada di tempat penampungan Dinas Sosial di Tarakan, Kalimantan Utara.

Angga mengatakan, pihak Dinas Sosial setempat saat ini disebut hanya mampu memberikan tempat untuk beristirahat. Sementara kebutuhan makan dan ongkos perjalanan pulang menjadi persoalan yang harus mereka pikirkan sendiri.

"Dinas sini bilangnya sudah enggak sanggup membiayai makan, cuma ngasih tumpangan tidur saja," katanya.

Baca Juga: Mengenal Kesenian Beluk Sunda, Seni Vokal dengan Suara Melengking yang Mulai Langka

Mereka berharap dapat segera meninggalkan Tarakan dan melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi. Salah satu opsi yang mereka harapkan adalah menggunakan kapal dari Tanjung Priok pada 11 Agustus 2026.

Namun, biaya perjalanan menjadi kendala besar. Angga menyebut ongkos yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,1 juta untuk setiap orang. Jika dikalikan 15 orang, total biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp16,5 juta.

"Kita kebingungan masalah ongkos," ucap Angga.

Baca Juga: Kecelakaan Tertabrak Motor, Kades Cikaranggeusan Sukabumi Meninggal Dunia

Di tengah kondisi tersebut, Angga berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan membantu kepulangan mereka. “Kita mah dari Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pengen pulang. Kalau bisa disampaikan ke Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi bagaimana solusinya,” harapnya.

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT