SUKABUMIUPDATE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil penyisiran menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak lagi membutuhkan program tersebut karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan evaluasi dilakukan dengan menyisir data sekolah penerima MBG di berbagai daerah. Sekolah swasta yang dinilai mampu menyediakan kebutuhan makan bagi siswanya sendiri kemudian dikeluarkan dari daftar penerima.
“Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah, itu juga beberapa sudah ada berapa ya? 80-an sekolah se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Selain sekolah swasta elite, sejumlah sekolah berasrama juga masuk dalam evaluasi. Sudaryono mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan sekolah Kemala Bhayangkari yang memiliki sistem pendidikan berasrama.
“Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama,” ujarnya.
Baca Juga: Setelah 2 Tahun Vakum, Pacu Dayung Sungai Cikaso Kembali, Ini Daftar Pemenangnya
Menurut Sudaryono, status penerima MBG bagi sekolah-sekolah yang telah dievaluasi tersebut sudah diperbarui. Masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui Radar MBG dengan memasukkan nama sekolah yang ingin diketahui.
Penyisiran BGN tak hanya menemukan sekolah yang dinilai tidak lagi membutuhkan MBG. Evaluasi juga mengungkap adanya data penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali.
Sudaryono menyebut terdapat sekitar 6 juta penerima manfaat yang datanya tumpang tindih. Salah satu bentuknya adalah siswa yang tercatat sebagai santri di pesantren sekaligus terdaftar sebagai siswa SMP.
“Jadi ada dobel-dobel itu semua kita sisir, itu ada sekitar 6 jutaan,” kata dia.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan adanya koreksi terhadap jumlah penerima manfaat sekaligus kebutuhan anggaran program MBG.
BGN juga melakukan evaluasi terhadap penyaluran anggaran kepada dapur MBG. Dari hasil penyisiran, ditemukan 414 dapur yang telah menerima dana meski belum beroperasi.
Baca Juga: Tiga Kios di Jalan Pelabuhan II Sukabumi Terbakar Hebat, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta
Dana yang telah disalurkan tersebut kemudian ditarik kembali oleh BGN. Total dana yang dikembalikan ke kas negara mencapai Rp311 miliar.
“Termasuk juga ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan kas negara Rp 311 miliar,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengatakan seluruh penyisiran tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penyerapan anggaran MBG. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan anggaran program MBG pada 2027 sebesar Rp240 triliun.
Menurut dia, koreksi kebutuhan anggaran tidak semata-mata disebabkan oleh dikeluarkannya sekolah swasta elite dari daftar penerima. Pengurangan juga terjadi akibat pembenahan data penerima manfaat serta penertiban penyaluran dana kepada dapur MBG.
“Jadi ada pengurangan, tapi bukan hanya karena karena ada sekolah elite yang tidak dapat, tapi ada pengurangan sekitar 6 juta penerima manfaat,” kata Sudaryono.
BGN masih melanjutkan penyisiran terhadap data penerima manfaat dan penyaluran anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.
Sumber : Tempo.co
Editor : Asep Awaludin