SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang kini mendapat tugas sebagai Sekretaris sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pria kelahiran Medan ini dikenal sebagai aktivis dan akademisi yang memiliki rekam jejak dalam isu politik. Baru-baru ini ia juga menyampaikan pandangannya terkait dinamika politik nasional.
Salah satunya disampaikan Syahganda dalam wawancara bersama Refly Harun yang ditayangkan di YouTube Refly Harun pada 4 Oktober 2026.
Dalam wawancara tersebut, Syahganda ditanya mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta isu yang berkembang terkait Pemilu 2029.
Baca Juga: Dua Pelajar Kota Sukabumi Wakili Jabar di Ajang Duta Batik Cilik Nasional
Refly kemudian meminta pandangan dari Syahganda mengenai isu ijazah SMA Gibran yang kini diperbincangkan publik.
"Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga wapres itu diganti Gibran ini. Is enough ya kan Anda itu enggak pantas lagi sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi dan lain-lain. Udah selesai aja," kata Syahganda dalam wawancara tersebut.
Syahganda juga menyampaikan pandangannya bahwa Wakil Presiden seharusnya dapat menjalankan peran yang lebih aktif dalam membantu Presiden menangani berbagai persoalan pemerintahan.
“Nah ini Wapres tidak bekerja, dulu Budiono bekerja gunting pita pun enggak mungkin karena apa? Karena itu untuk gunting pita dalam suatu projek-projek besar tuh seorang wapres itu juga harus wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,” ujarnya.
Menurut Syahganda, posisi wakil presiden memiliki peran strategis untuk membantu Presiden, terutama ketika kepala negara harus menjalankan agenda di berbagai wilayah maupun menangani persoalan nasional.
Baca Juga: Israel Houghton, Pemerintah Tolak Izin Konser Musik Musisi Pro-Zionis di Indonesia
Ia kemudian menyampaikan pandangan bahwa posisi Gibran sebagai Wakil Presiden perlu dievaluasi dan bahkan mengusulkan pergantian wakil presiden.
Syahganda juga menyampaikan gagasan mengenai kemungkinan perubahan komposisi pemerintahan sebagai bagian dari konsekuensi politik apabila terjadi pergantian wakil presiden.
"Kalau itu Prabowo misalkan memikirkan itu dalam konteks konsesi tadi ya dihargai aja satu Wapres itu berapa menteri. Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi dari dia enggak punya Wapres," ujarnya.
Ia juga menilai diperlukan sosok wakil presiden yang dapat berbagi tugas dengan Presiden secara efektif.
"Tapi wapresnya betul-betul yang memang bisa ikut. Kalau Prabowo di luar negeri dia bisa bekerja misalnya gitu. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur dia bisa Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut misalnya kayak gitu. Nah, ini yang dicari harusnya di 2 tahun ini. Jadi, kita harus ganti wapres mungkin ya," katanya.
Baca Juga: Menghapus “No Viral No Justice”, Memahami Janji Kapolri Suyudi Soal Perbaikan Kinerja Polisi
Dalam wawancara yang sama, Syahganda juga menyinggung kemungkinan Kaesang Pangarep masuk ke jajaran kabinet. Ia menyebut posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai salah satu contoh posisi yang menurutnya dapat diisi Kaesang.
"Dia bisa juga ganti Kaesang jadi menteri kan. Menpora ke kayak gantiin Erick Thohir," kata Syahganda.
Ia juga mengusulkan agar Erick Thohir tidak dipertahankan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan digantikan oleh Kaesang Pangarep. Menurutnya, Kaesang dapat dipertimbangkan untuk menduduki posisi tersebut.
“Ngapain misalkan Erik Tohir dipertahankan sekian lama yang dia enggak punya apa prestasi juga di olahraga dan lain-lain, ganti aja kaesang jadi menteri olahraga. Kira-kira gitu kan. Iya dong.” ucapnya
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik pribadi Syahganda yang disampaikan dalam wawancara tersebut dan tidak secara otomatis mencerminkan kebijakan atau keputusan resmi pemerintah.
Editor : Ikbal Juliansyah