SUKABUMIUPDATE.com - Meskipun Gibran Rakabuming Raka telah mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden, anak sulung Jokowi ini masih harus dihadapkan dengan persoalan hukum terkait penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya.
Kelompok Advokat Aksi mendesak aparat penegak hukum untuk tetap mengusut dugaan persoalan hukum di balik penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Menurut mereka, keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menggugurkan pertanggungjawaban hukum terkait dokumen pendidikannya tersebut.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), dikutip dari suara.com.
Baca Juga: Curug Pamutuh di Lereng Gunung Galunggung Punya Kolam Leuwi Hejo yang Memikat
Yopis mengatakan, persoalan tersebut kini menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara yang terlibat dalam penerbitan suket.
Advokat Aksi merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Yopis mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalankan amar putusan MA dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Ia juga meminta pihak dan institusi yang terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut diusut.
Baca Juga: Korban Syok Usai Dibegal di Purabaya Sukabumi: Motor Selamat, Tas Isi Barang Berharga Raib
"Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi," tegas Yopis.
Menurut Yopis, pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan suket tersebut.
"Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas," pintanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Jangan Dianggap Sepele, Ini yang Terjadi pada Tubuh saat Sering Kehujanan
Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan antara pimpinan MPR dan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.
Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menentukan tahapan konstitusional selanjutnya.
Sumber: Suara.com
Editor : Ikbal Juliansyah