SUKABUMIUPDATE.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada 14 hingga 16 November 2026 di tengah kekosongan jabatan Wakil Presiden usai Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan agenda kenegaraan Presiden ke luar negeri tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Yusril, Prabowo tetap memegang penuh kendali kewenangan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan meskipun berada di luar wilayah Indonesia.
"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu, dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini dan diharapkan semua proses ini bisa terselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Gibran Sudah Mundur Sebagai Wapres, Polemik Suket Ijazahnya Diminta Tetap Diusut
Tak Ada Pejabat Pengganti Sementara saat Presiden ke Luar Negeri
Yusril menjelaskan bahwa secara konstitusional, jabatan wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, ketika kursi wakil presiden dalam keadaan kosong, tidak ada kewajiban hukum untuk menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas atau pengganti sementara.
Ia menegaskan tidak ada pihak yang otomatis mengambil alih tugas Presiden ketika Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, karena kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Selain itu, keberadaan jajaran menteri dinilai menjadi penopang utama berjalannya roda pemerintahan. Sebagian menteri dapat mendampingi Presiden dalam lawatan luar negeri, sementara menteri lainnya tetap berada di Tanah Air untuk melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.
Perkembangan teknologi komunikasi juga disebut mempermudah koordinasi lintas negara, sehingga Prabowo tetap dapat memberikan arahan maupun instruksi langsung kepada jajaran kabinet selama berada di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), yang turut membahas langkah konstitusional pengisian jabatan wakil presiden bersama Presiden dan pimpinan lembaga negara.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca Juga: Terluka dan Syok, Korban Begal di Purabaya Sukabumi: Motor Selamat, Uang dan Barang Berharga Raib
MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sebelum tahapan pemilihan berlangsung, MPR terlebih dahulu menetapkan secara resmi kekosongan jabatan tersebut dan menyampaikan permintaan kepada Presiden untuk mengajukan calon pengganti.
"Dua nama sebagai calon wakil presiden dengan segala persyaratannya yang nanti akan diverifikasi oleh tim MPR dan akan dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," tutur Yusril.
Jadwal kunjungan luar negeri Prabowo turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengatur linimasa penyelesaian proses tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan pengisian kursi wakil presiden dapat dirampungkan sebelum akhir Desember 2026.
Sumber: Suara.com
Editor : Denis Febrian