SUKABUMIUPDATE.com - Sistem kesehatan Indonesia dinilai menghadapi ancaman serius akibat belanja kesehatan nasional yang masih berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini memicu tekanan keuangan bagi rumah sakit, penurunan kualitas layanan, hingga ancaman ketimpangan akses jaminan kesehatan.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Novat Pugo Sambodo, menjelaskan bahwa persoalan ini berakar dari masalah struktural pembiayaan, mulai dari ketergantungan pada APBN dan APBD, penurunan transfer ke daerah, hingga tarif layanan rumah sakit yang belum menyesuaikan kenaikan biaya.
"Rumah sakit terpaksa menahan berbagai pengeluaran untuk menjaga operasional. Jika kondisi keuangan semakin memburuk, kemampuan rumah sakit mempertahankan pelayanan juga bisa terganggu," ujar Novat di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026) dilansir dari suara.com.
Baca Juga: Jejak Pembunuh Pemuda dalam Plastik Terlacak, Motor Korban Ditemukan di Palabuhanratu Sukabumi
Tantangan Pembiayaan dan PBI Daerah
Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia membutuhkan terobosan besar, termasuk target tambahan pendanaan hingga Rp200 triliun per tahun (sekitar 1 persen PDB) dalam 10 tahun ke depan. Selama ini, sumber alternatif seperti pajak khusus kesehatan (DBHCHT) baru mencapai Rp15,3 triliun, sementara potensi dana filantropi dan asuransi kesehatan swasta masih sangat terbatas.
Tekanan juga dirasakan di daerah akibat penurunan transfer keuangan yang berdampak langsung pada keberlanjutan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD. Warga miskin terancam kehilangan perlindungan kesehatan karena kepesertaan PBI menjadi tidak aktif.
Usulan Solusi dan Pengkajian Layanan
Menanggapi persoalan tersebut, sejumlah akademisi UGM menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, yaitu:
Baca Juga: ASN Jawa Barat Tanpa Vape, Pemprov Matangkan Aturan dan Sanksi Berjenjang
Dorongan Asuransi Swasta: Guru Besar FK-KMK UGM, Laksono Trisnantoro, menyarankan agar masyarakat mampu secara ekonomi didorong menggunakan asuransi kesehatan swasta, sehingga negara dapat fokus menjamin kelompok miskin dan rentan.
Evaluasi Penyakit Berbiaya Mahal: Perlu ada pemetaan mendalam terkait pemanfaatan BPJS untuk penyakit berbiaya mahal (seperti kanker dan jantung) agar tidak salah sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu di perkotaan.
Kepastian Hukum Fasilitas Kesehatan: Dosen Fakultas Hukum UGM, Rimawati, mengingatkan bahwa pengalihfungsian gedung (seperti wacana Koperasi Desa Merah Putih menjadi klinik) harus dibarengi dengan kesiapan tenaga medis, perawat, serta regulasi dan sistem rujukan yang memadai.
Sumber: Suara.com
Editor : Fitriansyah