SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memasukkan klausul khusus mengenai mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah legislasi ini mencuat sebagai respons atas polemik penyetaraan riwayat pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa selama ini Indonesia belum memiliki regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara rinci prosedur penyetaraan ijazah dari luar negeri. Akibatnya, proses administrasi tersebut hanya bersandar pada peraturan turunan setingkat peraturan menteri yang dinilai rawan menimbulkan multitafsir terkait keabsahan dokumen akademik.
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Info CPNS 2026: Polisi Hutan dan Manggala Agni Dalam Formasi Prioritas Pemerintah
Perjelas Status Sertifikat Kelulusan dan Surat Kehadiran
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, draf RUU Sisdiknas nantinya akan menguraikan secara tegas persyaratan, kriteria, hingga jenis dokumen pendidikan luar negeri yang sah diakui di tanah air. Regulasi tersebut juga dirancang untuk membedakan secara jelas antara dokumen kelulusan dengan dokumen yang sekadar berstatus surat keterangan kehadiran (certificate of attendance), sebagaimana yang menjadi pokok persoalan dalam kasus pendidikan Gibran.
Melalui payung hukum yang lebih spesifik, Komisi X berharap prosedur penyetaraan ijazah ke depan memiliki kepastian hukum dan tidak lagi memicu polemik berkepanjangan.
"Kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ingin membuat regulasi yang betul-betul ke depan tak menjadi penghalang, tak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini," tegasnya.
Baca Juga: Tren Kendaraan Listrik di Sukabumi: Roda Dua Lebih Diminati, Masih Tertinggal Dibanding Kota Besar
Kilas Balik Putusan MA dan Mundurnya Gibran
Rencana revisi undang-undang ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka—yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019—tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen tersebut sebelumnya menyetarakan riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dengan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian akuntansi dan keuangan.
Dalam pertimbangannya, MA merujuk pada fakta persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXII/2024. Saat itu, MK mencatat tidak adanya bukti meyakinkan bahwa Gibran mengantongi ijazah kelulusan setingkat SMA dari luar negeri, melainkan hanya melampirkan surat keterangan kehadiran.
Sebagai tindak lanjut putusan MA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya resmi mencabut surat penyetaraan tersebut pada Kamis (12/11/2026). Rentetan putusan hukum ini sempat memicu wacana pengguliran hak menyatakan pendapat oleh sejumlah anggota dewan untuk memakzulkan Gibran, sebelum akhirnya terhenti setelah Gibran memilih mundur dari kursi wakil presiden.
Baca Juga: Ekspedisi Kawah Purba Pangrango Singkap Spesies Baru dan Catatan Hayati Langka
Kendati demikian, dalam pernyataan resminya melalui unggahan video di kanal YouTube Wakil Presiden pada Kamis lalu, Gibran menepis bahwa pengunduran dirinya dipicu oleh masalah keabsahan dokumen pendidikannya. "Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah," pungkasnya.
Sumber: Tempo.co
Editor : Fitriansyah