SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Regulasi baru ini menandai tonggak sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memulihkan kerugian negara dan yang paling krusial mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal utama. Pertama, perampasan melalui putusan pidana (conviction based), dan yang kedua tanpa putusan pidana (non-conviction based)," jelas Soedeson usai pengesahan.
Baca Juga: Lahan di TPU Cilele Ciemas Sukabumi jadi Tempat Sampah Liar Warga Sekitar dan SPPG
Terobosan Hukum: Kejar Aset Meski Pelaku Meninggal
Salah satu terobosan paling signifikan dari UU ini adalah kemampuannya untuk mengejar aset hasil kejahatan, meskipun pelaku tidak dapat diadili karena alasan hukum tertentu, seperti meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. "Dalam kondisi itu, perkaranya memang tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," tegas Soedeson.
Mekanisme ini memastikan bahwa pelaku atau ahli warisnya tidak dapat menikmati harta yang diperoleh secara melawan hukum.
Perluasan Cakupan: Lindungi Korban Penipuan dan Investasi Bodong
UU Perampasan Aset tidak hanya membatasi diri pada kasus korupsi. Regulasi ini memperluas cakupannya untuk menangani kejahatan penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas, seperti kasus koperasi bodong, biro perjalanan ibadah (travel) bodong, investasi ilegal, hingga bandar judol (judi online).
Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang membawa kabur dana anggota atau biro perjalanan yang gagal memberangkatkan jemaah. Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menghukum pelaku, tetapi tidak menjamin pemulihan kerugian korban.
Baca Juga: Kisah Junghuhn Bertemu Badak di Mandalawangi, Gede-Pangrango Jadi Wilayah Jelajah Badak Jawa?
"Nah, melalui UU ini, harta benda pelaku harus dirampas untuk kepentingan para korban," katanya.
Transparansi dan Jaminan Hak Kepemilikan
Untuk menjawab persoalan transparansi, UU ini mengamanatkan pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual barang sitaan untuk memulihkan kerugian negara maupun dibagikan kepada masyarakat yang dirugikan.
Meski memberikan kewenangan besar, Soedeson memastikan proses perampasan aset tetap menghormati prinsip hukum. Mekanisme non-conviction based tetap harus melalui proses pengadilan menggunakan hukum acara perdata, dan pemilik aset diberi kesempatan untuk membuktikan kepemilikannya.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan," pungkas Soedeson.
Baca Juga: PTUN Batalkan Pemakzulan Ence Benno, GMBB: Polemik Kades Babakanjaya Sukabumi Mulai Lagi dari Nol
Berikut daftar poin penting dari UU Perampasan Aset yang baru disahkan:
Definisi Aset: Merampas harta hasil tindak pidana dan aset lainnya yang terkait dengan tindak pidana, baik milik pelaku maupun pihak ketiga yang terkait. Jenis Tindak Pidana: Meliputi korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, penyelundupan senjata/orang, penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang lainnya.
Conviction Based Asset Forfeiture: Perampasan aset yang didasarkan pada putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan terdakwa bersalah. Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, yang diajukan melalui gugatan perdata jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, sakit permanen, atau jika aset tersebut diduga kuat berasal dari kejahatan.
Perampasan Seluruh Harta: Negara berwenang merampas seluruh harta pelaku—bukan hanya yang terbukti hasil kejahatan—jika aset hasil tindak pidana yang disita belum cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara. Perlindungan Korban: Hasil rampasan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau masyarakat luas, seperti dalam kasus penipuan investasi.
Pengelolaan Barang Sitaan: Mandatori pembentukan badan independen untuk menyimpan, mengelola, dan melelang barang sitaan, dengan struktur organisasi yang diatur oleh Presiden. Kepastian Hukum: Penjualan aset tidak bergerak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Pengecualian berlaku untuk barang yang mudah rusak, yang dapat dilelang lebih awal dengan uang hasil penjualannya ditahan hingga putusan inkrah.
Baca Juga: Pemerintah Warning Lonjakan Harga Jelang Akhir 2026, Cabai Mendekati Harga Daging
Proses Partisipatif: Disusun melalui proses pembahasan yang panjang dan melibatkan masukan dari lebih dari 80 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi, ahli hukum, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.
Sumber: suara.com
Editor : Fitriansyah