SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan seluruh mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sikap ini ditegaskan merespons langkah DPR RI yang resmi mengesahkan beleid tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lembaganya akan mematuhi sepenuhnya regulasi baru tersebut sebagai bagian dari mandat penegakan hukum.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK bertindak sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, kehadiran UU Perampasan Aset sejalan dengan visi pemberantasan korupsi yang diusung lembaga antirasuah. KPK menilai penindakan kasus rasuah tidak boleh berhenti sekadar pada pemidanaan badan terhadap pelaku, melainkan wajib bermuara pada pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal.
Segera Petakan Irisan Aturan Baru dengan Fungsi Penindakan
Sebagai langkah awal implementasi di lapangan, KPK akan membedah sekaligus menganalisis secara mendalam setiap pasal dalam aturan tersebut. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat irisan langsung regulasi baru itu dengan tugas dan kewenangan penindakan yang selama ini dijalankan penyidik maupun penuntut umum KPK.
"Pada prinsipnya, dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK sangat menaruh perhatian pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery)," tutur Budi.
Budi menambahkan, upaya pengembalian aset negara sejatinya telah lama diterapkan KPK melalui instrumen tuntutan pidana uang pengganti. Selain itu, penyidik juga kerap melapisi jeratan pasal korupsi dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak dan menyita harta hasil kejahatan.
"KPK sering kali tidak berhenti pada pengenaan pasal tindak pidana korupsi saja. Jika ditemukan unsur penyembunyian atau pengalihbentukan hasil korupsi, kami tidak segan menjerat pelaku dengan pasal TPPU," pungkasnya.
Sumber: Suara.com/matamata.com
Editor : Denis Febrian