SUKABUMIUKubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menyesalkan upaya tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam mengaitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti terungkap dalam persidangan kasus penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Â Jakarta Selatan, pada Selasa (31/1).
"Kami mengecam keras upaya tak berdasar kuasa hukum Ahok menghubung-hubungkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan fatwa MUI dan pengadilan Ahok," ujar juru bicara Agus-Sylvi, Rachland Nasidik melalui keterangan tertulis, Selasa.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Maruf Amin hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama Ahok. Saat diperiksa, tim kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Maruf tentang dasar dikeluarkannya fatwa MUI terkait penistaan agama Ahok.
Tim kuasa hukum Ahok juga sempat menanyakan latar belakang Maruf yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY. Pengacara Ahok juga menanyakan soal bantuan hibah yang diperoleh MUI saat Maruf Amin menjabat Wantimpres.
Rachland menilai tim kuasa hukum Ahok tengah berupaya mengaitkan fatwa MUI dengan SBY. "Kami menilai ada upaya politisasi terkait kesaksian itu," kata dia.
Menurut Rachland, jika Maruf Amin memang memiliki afiliasi politik, maka hal itu adalah hak Maruf Amin sebagai warga negara. Dia menekankan tugas kuasa hukum adalah membuktikan bahwa dakwaan jaksa pada klien salah atau tidak memenuhi delik. "Upaya membangun narasi dan opini politik tentang pihak lain yang tak berhubungan dengan kasus itu sendiri, dinilai tidak akan menolong klien dari jeratan hukum," ujarnya Rabu (1/2).
Tim kuasa hukum Ahok juga sempat menanyakan soal pertemuan Maruf dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di kantor PBNU, pada 7 Oktober 2016. Maruf juga menjabat sebagai Rais Amm Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
Rachland mengatakan kedatangan Agus-Sylvi saat itu adalah ekspresi penghormatan pada ulama dari organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia. "Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, tapi melecehkan integritas PBNU dan kaum Nahdliyin," ujarnya.
Â
Sumber: TEMPO
Editor : Administrator