SUKABUMIUPDATE.com - Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan rumah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin 5 Februari 2017, tak diketahui polisi. Aksi di Jalan Mega Kuningan Timur VI, Setiabudi, Jakarta Selatan, itu mendadak tanpa pemberitahuan lebih dulu ke polisi.
"Gak ada (pemberitahuan). Makanya kami bubarkan," kata Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Selatan, Komisaris Purwanta saat dikonfirmasi Tempo (7/2).
Menurut Purwanta, aksi itu dilakukan sekitar pukul 14.30 WIB oleh sekitar 500 mahasiswa. Karena tanpa izin dan pemberitahuan, Purwanta mengatakan, anggota Polsek Setiabudi kemudian membubarkan mereka pada pukul 14.45 WIB. "Massa datang menggunakan 11 bus besar dan 2 unit kopaja," kata Purwanta.
Mereka antara lain membawa beberapa spanduk yang bertuliskan: Terapkan nilai-nilai Pancasila kepada pendidikan, menolak dan lawan isu SARA, upaya adu domba rakyat, tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila. Purwanta mengatakan pengunjuk rasa adalah peserta Jambore mahasiswa di Cibubur.
Purwanta mengatakan masalah ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Rencanannya, Polda segera akan memeriksa koordinator aksi ini.Â
Pada Senin itu pula, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Chrisma Albandjar menolak disangkutpautkan unjuk rasa di depan rumah SBY. "Kami menyesalkan Pernyataan Pers dari DPP Partai Demokrat yang memberi kesan seolah-olah ada hubungan antara kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di acara Jambore Mahasiswa Indonesia dan demonstrasi di depan kediaman Pak SBY," kata Chrisma Albandjar dalam keterangan tertulisnya.
Chrisma menegaskan bahwa kehadiran Kepala Staf Kepresidenan pada acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur pada 5 Februari 2017 adalah atas undangan Panitia Jambore. Pada acara tersebut, sebut Chrisma, Teten Masduki menyampaikan materi mengenai upaya menjaga NKRI.
Beberapa hal yang disampaikan di antaranya bahwa untuk menjaga NKRI seluruh pihak harus terus menjaga toleransi terhadap keberagaman sesama warga. Â Selain toleransi, semua warga di Indonesia juga harus merasakan pembangunan, dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, termasuk mereka yang di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan.
Dalam sesi dialog, kata Chrisma, mahasiswa menyampaikan kritik kepada pemerintah tentang transparansi dana desa, HAM masa lalu, masalah investasi asing, Papua, masalah listrik dan pendidikan. Dalam kesempatan itu, Teten mengajak mahasiswa untuk turun ke desa guna memastikan program-program di desa berjalan dengan baik untuk kemajuan desa.
Â
Sumber: TEMPO
Editor : Administrator