Rute MRT Sampai Pulau Reklamasi? Ini Penjelasan Sekretaris Daerah

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris DKI Jakarta Saefullah mengatakan lahan di Ancol Timur tak cukup untuk depo rangkaian kereta mass rapid transit (MRT). Hanya ada empat dari enam hektare lahan yang dibutuhkan untuk membangun depo MRT fase kedua dengan rute Bundaran HI-Ancol Timur tersebut. “Luasnya masih kurang,” kata dia kemarin.

Saefullah mengaku kondisi itu baru diketahui dalam rapat internal pemerintah Jakarta, Rabu lalu, atau lebih dari sepekan setelah pemerintah mengumumkan lahan di Kampung Bandan juga tak bisa digunakan. Keputusan perpanjangan rute ke Ancol dengan tambahan biaya Rp 11,7 triliun itu telah memicu penolakan dari DPRD.

Saefullah menerangkan bahwa rapat pada Rabu lalu diikuti perwakilan PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pemilik lahan di Ancol Timur. Di lokasi ini, pemerintah DKI Jakarta memiliki lahan seluas empat hektare. Kekurangan dua hektare bisa ditambah PT Pembangunan Jaya Ancol dengan lahannya yang berlokasi di sebelah lahan milik pemerintah.

Masalahnya, kata Saefullah, Pembangunan Jaya Ancol sudah lebih dulu menjual lahan tersebut ke pihak lain. Ini seperti yang terjadi di Kampung Bandan ketika PT KAI sudah menjalin kesepakatan pemanfaatan lahannya dengan pihak lain.

Padahal MRT Jakarta dan Pembangunan Jaya Ancol sudah meneken nota kesepahaman (MoU) penggunaan lahan pada 3 Maret lalu. “Lalu MoU kemarin untuk apa?” Saefullah mempertanyakan.

Saefullah lalu mengungkapkan dua opsi lain. Pertama, MRT Jakarta mengoptimalkan luas lahan yang tersedia dan mengubah desain depo menjadi bertingkat. Opsi lainnya adalah memperpanjang lagi rute MRT sejauh satu kilometer menyeberang ke Pulau K, pulau reklamasi milik Pembangunan Jaya Ancol. Ia meminta MRT Jakarta menghitung nilai anggaran dari kedua opsi dan melaporkannya pekan ini.

Perhitungan itu berkaitan dengan perubahan total pinjaman yang akan diajukan ke Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Hingga pekan lalu, Saefullah menghitung total pinjaman yang akan diajukan mencapai Rp 31,7 triliun. Selain anggaran konstruksi Kampung Bandan-Ancol Timur Rp 11,7 triliun, rinciannya adalah kekurangan dana fase I Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 2,56 triliun dan anggaran konstruksi Bundaran HI-Kampung Bandan Rp 17,38 triliun.

Saefullah menargetkan persetujuan pinjaman dari JICA bisa diteken sekitar Oktober-November mendatang agar pinjamannya bisa cair pada Maret 2018 dan pembangunan Bundaran HI-Kampung Bandan bisa dimulai setahun berikutnya.

Sembari itu, Saefullah juga meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan memastikan trase MRT dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Sebab, perencanaan trase MRT di ruas itu bersinggungan dengan perencanaan pembangunan jalan di utara Kali Ancol. “Supaya semuanya pasti, tak ada kira-kira lagi,” kata Saefullah.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P. Sabandar, menyatakan menunggu penjelasan Pembangunan Jaya Ancol ihwal status lahan yang sama. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang akurat,” ujar dia.

Ihwal opsi perpanjangan ke Pulau K, William lebih memilih penggunaan lahan di Ancol Timur. Sebab, perpanjangan rute ke Pulau K berarti menambah dana proyek. Lagi pula perusahaannya masih harus menggelar studi kelayakan mendalam dan penelitian teknis ihwal kondisi tanah dan laut di pulau reklamasi. “Rencana perpanjangan ke pulau belum pernah dibicarakan,” dia menambahkan.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, C. Paul Tehusijarana, belum bisa memastikan status lahan di Ancol Timur. “Kami sedang cek dan hitung ulang luasnya,” kata dia. 

 

Sumber: Tempo

Editor : Administrator