SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyarankan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebab, ia menilai penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengganggu kinerja dan citra politik DPR.Â
“Kerena itu keputusan Partai Golkar dan kesepakatan pimpinan DPR untuk mempertahankan Setya Novanto merupakan persekongkolan pragmatis yang hanya ditujukan untuk menutup kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR,†kata Ismail dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Ia mengatakan Ketua DPR dan pimpinan lembaga negara lain adalah simbol dan variabel kunci kualitas kinerja institusi negara. Akibatnya, kata Ismail, standar etik bagi pimpinan harus lebih tinggi dari anggotanya. Selain itu, ia menilai acuan Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak cukup hanya menjadikan ketentuan penetapan tersangka dalam UU MD3, tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pimpinan. “Tetapi juga harus menimbang standar etik yang luhur,†kata dia.Â
Ismail menjelaskan terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk pemberhentian Novanto. Caranya adalah pengunduran diri atau pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tentang pelanggaran etika yang berpotensi menjatuhkan sanksi pemberhentian kursi pimpinan. “Karena dugaan korupsi masuk kategori pelanggaran berat,†ujar dia.
Jika buntu pun, Ismail menyarankan agar KPK segera melakukan penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. Meskipun penahanan belum cukup memenuhi syarat untuk memberhentikan Novanto, kata dia, dalam jangka pendek bisa menyelamatkan reputasi DPR hingga ada keputusan hukum yang inkracht terkait kasus hukum Novanto.
Ia menilai sikap Setya Novanto mempertahankan kursi Ketua DPR bukan hanya merugikan Partai Golkar, instiusi DPR, tetapi juga merugikan rakyat dan pemerintah. “Karena seluruh kinerja pimpinan dan anggota DPR didedikasikan untuk kepentingan rakyat,†ujarnya.
Sumber: Tempo
Editor : Administrator