SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan rencana penerapan jalan berbayar elektronik. “Ada, untuk daerah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi),” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Maret 2018.
Dedi mengatakan, jalan berbayar itu rencananya mirip dengan rencana jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta. Daerah pertama yang akan dijajaki rencana penerapan ERP di Jawa Barat itu di Depok. “Rencana di Depok untuk ERP,” kata dia.
Dedi mengatakan, pemerintah Jawa Barat telah meneken naskah kesepahaman dengan PT Alita Praya Mitra dan rekanannya Kapsch Trafficcom pada 9 Maret 2018 lalu untuk menyusun studi kelayakan (Feasibility Study) penataan lalu-lintas dan angkutan jalan di Jawa Barat diantaranya meliputi rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik. “Kesepakatan ini dalam rangka menyusun studi kelayakan,” kata dia.
Menurut Dedi, di dalam lingkup kerjasama itu juga menyusun studi kelayakan untuk peenerapan penimbang angkutan jalan dinamis yang ditujukan untuk pengendalian angkutan barang di Jawa Barat. “Pengendalian angkutan barang (rencananya) di Parung Panjang-Bunar di Kabupaten Bogor,” kata dia.
Dedi mengatakan, dengan penerapan ERP dan penimbangan barang dinamis itu diharapkan dapat mendukung pergerakan orang serta barang dan jasa secara cepat, aman, dan tertib. “Kami berharap kesepakatan ini wujud dari komitmen untuk meningkatkan pembangunan di sektor transportasi dan dapat di implementasikan di seluruh Jawa Barat,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkunjung ke Swedia pekan ini. Dikutip dari rilis yang diterima Tempo dari humas pempvo Jabar, Selasa, 27 Maret 2018, kunjungan itu salah satunya menidaklanjuti kesepakatan bersama pemerintah Jawa Barat dengan Kapsch Trafficcom, perusahaan asal Swedia yang telah meneken naskah kesepahaman untuk penyediaan solusi pintar di bidang Inteligent Transportation System.
Sumber: Tempo
Editor : Andri Somantri