SUKABUMIUPDATE.com - Per hari ini, aturan tarif ojek online sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.
"Penentuan tarif itu dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona I, zona II, zona III," ujar Budi Setiyadi di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.
Dalam aturan Kementerian Perhubungan, zona I meliputi wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali. Adapun zona II meliputi Jabodetabek, dan zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua.
Budi Setiyadi menjelaskan, tarif batas bawah yang diberlakukan untuk zona I ditetapkan Rp 1.850. Sementara zona II Rp 2.000, dan zona III Rp 2.100. Sedangkan biaya jasa batas atas yang diberlakukan untuk zona I ialah Rp 2.300, zona II Rp 2.500, dan zona III Rp 2.600. Semua batas tarif batas bawah yang disebutkan itu dihitung per kilometer.
Kementerian Perhubungan juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall. Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer.
Budi menjelaskan, tarif ini berlaku nett atau tarif bersih yang diterima oleh pengemudi. Harga yang ditentukan Kementerian boleh dimodifikasi oleh aplikator melalui komponen tidak langsung. "Namun, biaya yang dikenakan oleh aplikator tidak boleh lebih dari 20 persen," kata Budi Setiyadi.
Penetapan tarif ini, menurut Budi Setiyadi, telah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, mempertimbangkan kepentingan pengemudi. Kedua, mempertimbangkan masyarakat.
Pertimbangan ketiga adalah mempertimbangkan kepentingan dua aplikator, yakni Go-Jek dan Grab. "Supaya tidak mati dua-duanya. Ekspektasinya bagaimana kita buat regulasi, kita juga dengar bagaimana aspirasi mereka," tutur Budi Setiyadi.
Aturan mengenai tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Mei 2019. Kementerian Perhubungan mempersilakan aplikator menyesuaikan algoritma tarif dan memberi kesempatan masyarakat untuk melakukan penyesuaian.
Saat ini, penomoran tarif surat keputusan menteri masih diproses di Kementerian Perhubungan. Adapun soal besaran tarif di dalam aturan itu, Budi Setiyadi mengatakan peraturan dapat berubah tiap 3 bulan sekali.
Sumber: Tempo