SUKABUMIUPDATE.com - Pelaku industri otomotif dalam negeri cemas setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik atau KBL termasuk mobil listrik.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo Johannes Nangoi mengatakan pasar otomotif dalam negeri kemungkinan bakal tergeser produk-produk impor bila industri tak siap menyikapi perubahan.
“Perubahan ini berbahaya. Kalau kami (pelaku industri) tidak siap-siap, Indonesia bakal jadi market dan kami mengkhawatirkan mobil (listrik) kita akan impor semua,” ujar Nangoi kala ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.
Nangoi menggambarkan kondisi terburuk bila pelaku industri otomotif tak siap memproduksi mobil listrik dan tergerus impor dalam 10-15 tahun mendatang. Salah satunya ialah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Saat ini, menurut dia, pasar otomotif memiliki pekerja sebanyak 3 juta karyawan.
Menurut Nangoi, industri otomotif perlu waktu untuk memproduksi kendaraan nol emisi hingga 2 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, pengusaha akan melakukan penyesuaian untuk membangun industri KBL. “Kalau lebih dari 2 tahun impor terus, kita akan keterusan mengimpor (KBL),” tuturnya.
Di samping itu, Nangoi mengaku asosiasinya masih ragu-ragu untuk memproduksi kendaraan listrik secara masif. Saat ini, pelaku industri masih menunggu respons dari masyarakat. Setelah animo masyarakat terbentuk atas kendaraan listrik, asosiasi baru akan menggenjot produksi.
Meski begitu, ia tak menampik baru-baru ini Hyundai dan Toyota menyatakan komitmennya hendak menanamkan investasi untuk sektor kendaraan listirk. Nilai investasi itu mencapai Rp 50 tiliun dengan jangka waktu 5 tahun. Investasi tersebut salah satuya bakal dimanfaatkan untuk pengadaan pabrik baterai kendaraan.
Untuk memuluskan produksi kendaraan listrik, pemerintah berencana mengucurkan sejumlah insentif fiskal bagi pelaku usaha.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah bakal menangguhkan bea masuk ekspor dan memberikan keringanan terhadap bea masuk atas importasi bahan baku atau bahan penolong proses produksi. “Kami juga akan memberikan dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian listrik umum,” ucapnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan optimismenya terhadap transformasi kendaraan bebas energi. Ia berharap industri kendaraan listrik akan tumbuh pada dua tahun mendatang sehingga kadar emisi gas buang berkurang. “Karenanya apa yang kita cita-citakan ini dapat menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Budi Karya yakin, sejumlah investor telah melirik untuk menanamkan modal di Indonesia lantaran pasarnya besar. Saat ini, ujar dia, Indonesia potensial sebagai produsen maupun konsumen (mobil listrik).
Sumber: TEMPO.CO
Editor : Herlan Heryadie