SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi tersebut dilakukan baik kepada perusahaan dengan kinerja baik maupun yang masih kurang optimal.
Khusus untuk BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), Sri Mulyani mengatakan telah menugaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk berkoordinasi dengan kedua Wakil Menteri BUMN. Kedua pihak akan bekerja sama untuk melakukan monitoring terhadap kinerja keuangan, penggunaan PMN, serta efisiensi pengerjaan misi pembangunan yang diberikan.
"Kami harus mulai konsisten dalam memperlakukan BUMN sesuai dengan kinerja keuangan mereka," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 19 Desember 2019.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan mendukung upaya bersih-bersih yang tengah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Kementerian Keuangan akan memberikan data-data historis seluruh perusahaan pelat merah agar Kementerian BUMN dapat melakukan evaluasi dengan optimal.
Dua Kementerian itu, menurut Sri Mulyani, akan berbagi tugas dalam mengawasi secara intensif dan seimbang. Kementerian BUMN mengawasi pada sisi corporate governance dan tata kelola, sedangkan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara melakukan evaluasi pada kinerja keuangan.
"Saya mendukung upaya Pak Erick untuk melakukan pembenahan BUMN, ini merupakan isu yang penting bagi Indonesia. BUMN harus semakin kredibel dan kompeten," kata Sri Mulyani.
Adapun alokasi PMN ke BUMN pada 2020 direncanakan sebesar Rp 17,73 triliun. Alokasi tersebut akan diberikan kepada PT PLN sebanyak Rp 5 triliun, PT Hutama Karya mendapat Rp 3,5 triliun disusul oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak Rp 2,5 triliun.
Setelah itu ada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1 triliun serta PT Geo Dipa Energi senilai Rp 0,7 triliun. Adapun Rp 1 triliun lainnya akan dialokasikan untuk BUMN yang terpilih dalam program pengurangan defisit neraca transaksi berjalan.
Sebelumnya Sri Mulyani menyatakan bakal berdiskusi dengan Erick Thohir untuk membicarakan adanya tujuh perusahaan pelat merah yang masih merugi pada tahun 2018 meski telah mengantongi modal dari negara alias mendapat PMN. Tujuh BUMN itu adalah PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel.
Selain memaparkan jumlah perusahaan yang masih merugi kendati telah mendapat suntikan modal negara, Sri Mulyani menjelaskan kondisi masing-masing perusahaan. Misalnya saja perusahaan PT Krakatau Steel yang mengalami kerugian lantaran harus menanggung beban keuangan saat melakukan konstruksi.
Di samping itu, PT PAL yang mengalami kerugian karena meningkatnya beban lain-lain hingga tiga kali lipat dalam beberapa periode ke belakang. Sri Mulyani kenaikan beban keuangan itu disebabkan oleh kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi, yaitu PT GE Power Solution Indonesia.
Ada juga Perum Bulog mengalami kerugian karena terdapat kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran Rastra. Sehingga, Bulog pun harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di tahun 2018.
Sementara dua perusahaan, yaitu PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, tutur Sri Mulyani, merugi karena inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih. Adapun PT DI mengalami kerugian akibat pembatalan kontrak da pesanan yang tidak mencapai target. Terakhir, PT Dok Kodja Bahari mengalami rugi akibat beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi, yaitu 58 persen dari pendapatan.
Sumber: tempo.co
Editor : Andri Somantri