SUKABUMIUPDATE.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hari ini melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi. Nadiem Makarim dapat tambahan tugas jadi Mendikbud Riset, dan Kepala LIPI diberi amanat untuk memimpin BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).
Menyalin tempo.co, Bahlil Lahadalia mengemukakan sederet tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah ia dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Bahlil, Jokowi memintanya memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil, seperti UMKM.
“Perintah Presiden (Jokowi) kepada kami adalah jangan hanya mengurus pengusaha yang besar-besar, tapi mengurus juga UMKM. Ini harus dikawinkan pengusaha besar dan UMKM, pengusaha besar dan pengusaha daerah,” ujar Bahlil dalam konferensi pers yag ditayangkan secara virtual pada Rabu, 28 April 2021.
Bahlil Lahadalia berujar, kolaborasi antara pengusaha kecil dan besar akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-undang Cipta Kerja juga telah disebutkan bahwa pengusaha besar wajib bermitra dengan pengusaha daerah bila ingin memperoleh insentif. Dengan kerja sama pengusaha yang mencakup skala besar dan kecil, Bahlil menyatakan pemerataan ekonomi bisa berjalan.
Jokowi resmi melantik Bahlil sebagai Menteri Investasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Perubahan Kementerian serta Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berubahnya nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil menjelaskan, peran dari Kementerian Investasi akan jadi kunci yang menghubungkan masuknya investasi dalam dan luar negeri baik di pusat maupun daerah. Kementerian pun bakal menyelaraskan regulasi agar memberikan kepastian hukum dan menekan hambatan-hambatan birokrasi yang selama ini dihadapi investor.
“Kalau kita menahan izin orang atau investor sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sama juga dengan menahan sumber pendapatan negara,” katanya.
Selain itu, Kementerian Investasi akan membantu pemerintah meningkatkan nilai tambah dan melakukan pemerataan ekonomi dari Aceh sampai Papua. Ia berharap Kementerian Investasi bisa memperluas cakupan penanaman modal di seluruh daerah sehingga tidak berfokus hanya di Pulau Jawa.
Bahlil meyakini pemerataan investasi akan membuka lapangan-lapangan kerja baru. “Penciptaan lapangan kerja ini adalah tugas yang paling berat,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 April 2021. Mantan bos Gojek itu menyebut, riset dan teknologi adalah bidang yang sangat dipahaminya.
"Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nadiem dalam konferensi pers usai dilantik, Rabu, 28 April 2021.
Ia berharap, di bawah kepemimpinannya bisa meningkatkan kualitas dan inovasi di universitas dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi. Kemendikbud-Ristek nantinya juga akan bermitra dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Kami ingin sebanyak mungkin murid-murid, mahasiswa, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di bawah BRIN," tuturnya.
Berdasarkan salinan surat nomor R-14/Pres/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang permohonan pertimbangan kepada DPR soal pembentukan BRIN, Kemenristek digabung dengan Kemendikbud karena BRIN akan dilepaskan dari Kemenristek dan menjadi badan otonom sendiri.
Oleh karena sebagian besar tugas dan fungsi Kemenristek akan dilaksanakan BRIN, pemerintah berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Menurut Nadiem, penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek akan semakin mempermudah link and match antara perguruan tinggi dengan industri. "Ini merupakan kabar gembira bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan, ada di dalam satu kementerian. Sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat," ujar Nadiem Makarim.
Dalam acara yang sama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penetapan Handoko sebagai Kepala BRIN menyusul ditetapkannya BRIN sebagai badan otonom pusat integrasi riset dan inovasi di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Handoko menjelaskan, dalam pelaksanaanya, lembaga penelitian di Indonesia sekaligus fungsi penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian akan diintegrasikan dalam BRIN. Dalam hal ini, integrasi riset akan mencakup seluruh proses manajemen, anggaran serta sumber daya manusia.
“BRIN ditujukan untuk konsolidasi sumber daya, khususnya anggaran dan SDM. Target konsolidasi sendiri direncanakan mulai pada tahun anggaran 2022,” ujar Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu.
BRIN dibentuk untuk menjadi penyedia infrastruktur riset berbagai bidang. Tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya alam lokal demi peningkatan ekonomi nasional.
Pada tahap awal, kata Handoro, dirinya akan memfokuskan pada riset dan inovasi berbasis biodiversitas yang memiliki local competitiveness tinggi. “Tentu riset dan inovasi teknologi juga tetap didukung,” kata dia.
Handoko juga menambahkan, BRIN diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia riset dengan dunia industri. Selain itu, BRIN juga harus mampu menjadi enabler (pengungkit) bagi industri Indonesia untuk mampu berkompetisi secara global.
Melalui aktivitas riset yang terintegrasi, Handoko berujar, akan melahirkan banyak invensi dan inovasi yang mampu bersaing secara global. “Maka hilirisasi industri dapat menjadi enabler ekonomi dan sekaligus penarik investor sektor riset,” tutur Handoko.
Handoko lahir di Malang, 7 Mei 1968. Dia meraih gelar S1 bidang Fisika di Universitas Kumamoto, Jepang. Dia melanjutkan Pendidikan Master dan Doktornya di Universitas Hiroshima, Jepang.
Sebelum menjabat sebagai Kepala LIPI pada 2018, Handoko mengawali karirnya di lembaga penelitian pemerintah sebagai Kepala Grup Fisika Teori dan Komputasi di Pusat Penelitian Fisika LIPI (2002–2012), Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI (2012–2014), dan Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI (2014–2018).
Tiga tahun masa kepemimpinannya sebagai Kepala LIPI, Handoko memimpin dan mengawal langsung proses transformasi LIPI menjadi lembaga riset yang lebih efisien, efektif, dan produktif. Transformasi kelembagaan itu dijalankan sebagai komitmen mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, reformasi birokrasi LIPI merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan. “Reformasi birokrasi LIPI dilakukan melalui perbaikan manajemen riset dengan cara melakukan penataan organisasi secara total dan perubahan proses bisnis melalui rekayasa birokrasi,” kata Handoko.
SUMBER: TEMPO.CO
Editor : Fitriansyah