SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mengkritisi lambannya penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Itu terlihat dari data awal Kuartal III tahun 2021 di mana serapan anggaran KLHK masih sebesar Rp 2,75 triliun atau 30 persen dari total alokasi anggaran KLHK. Sementara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serapan anggarannya hanya mencapai 8,65 persen.
"Tentu lambannya penyerapan anggaran merupakan langkah mundur, sebab masyarakat menunggu langkah konkret untuk men-deliver program. Kami meminta KLHK untuk dapat mempercepat realisasi anggaran, utamanya yang berbasis kegiatan masyarakat serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi produktif," katanya kepada KLHK dan BRGM di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.
Legislator asal Sukabumi ini juga meminta KLHK mendorong anggaran pada sektor kegiatan berbasis masyarakat yang mencapai Rp 482 miliar dapat dipercepat realisasinya, sehingga bisa membantu menumbuhkan perekonomian. Begitu pun seluruh anggota Komisi IV DPR RI diharapkan dapat berkolaborasi untuk mengimplementasikan seperti program Kebun Bibit Rakyat dan Bang Pesona.
Slamet turut memberi catatan bahwa usulan penambahan anggaran KLHK sangat besar, bahkan meningkat sekira 83 persen dari pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp 7,1 triliun.
"Prinsipnya kami mendukung untuk adanya usulan peningkatan anggaran tersebut, namun harus lebih banyak difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak sosial besar seperti perhutanan sosial, penanganan limbah, dan restorasi gambut-mangrove," kata dia.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah